TPID NTT Pastikan Pasokan dan Harga Pangan Terjaga Selama Ramadan dan Idul Fitri

Kupang – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Nusa Tenggara Timur (NTT) pastikan pasokan dan stabilitas harga pangan terjaga selama ramadan. Stabilitas harga juga didukung dengan beberapa upaya yang didukung penguatan ruang belanja pengendalian inflasi

Selain itu, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu komponen penting yang akan memperkuat belanja pemerintah, ditempuh melalui strategi percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah yang menjadi agenda Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) NTT.

“Mari bersama perkuat orkestrasi sinergi dalam menjaga inflasi untuk mewujudkan NTT yang sejahtera dan berkelanjutan. Optimalkan Belanja APBD untuk pengendalian inflasi, peningkatan PAD melalui digitalisasi akan mendukung hal ini,” kata Gubernur NTTEmanuel Melkiades Laka Lena saat memimpin High Level Meeting (HLM) TPID-TP2DD di Kupang, Rabu (5/3/2025). Rapat dihadiri oleh Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma.

Sementara itu, Kepala BI NTT Agus Sistyo Widjajati mengatakan, pihaknya telah menyiapkan strategi dan langkah konkrit pengendalian inflasi tidak hanya pada momen ramadan dan idul fitri, tetapi selama 2025.

Menurutnya, dalam rangka mendukung Dasa Cita Pemerintah Provinsi NTT, BI memperkuat sinergi bersama dengan TPID agar inflasi tetap terjaga pada rentang target 2,5 plus minus 1%.

“Kenaikan permintaan pada momen Ramadan dan Idulfitri tentu akan mendorong laju inflasi, ini perlu kita jaga kewajarannya agar gairah dunia usaha dan daya beli masyarakat tetap terjaga, kami akan dukung pe aksanaan operasi pasar dan kerjasama antar daerah (KAD) untuk menjaga stabilitas harga dan ketersadiaan pasokan,” kata Agus.

Agus mengatakan, penguatan produktivitas sektor pertanian menjadi kunci stabilitas inflasi NTT dalam jangka panjang. Hal tersebut sejalan dengan defisit komoditas beras, bawang merah, dan cabai merah yang dialami NTT.

“BI NTT telah mendukung penyediaan sarana produksi padi, pembuatan sumur bor, realisasi KAD komoditas beras, dan pelatihan penangkaran benih bawang merah untuk petani-petani di NTT. Ke depan, BI NTT telah melakukan penjajakan untuk pengembangan komoditas perikanan air tawar, business matching produksi pangan NTT dengan pelaku usaha perhotelan, dan pengembangan toko pangan untuk memperkuat terjangkarnya harga pangan,” sebutnya.

Otpimalkan Pajak dan Retribusi

Sementara itu, dalam rangka memperkuat ruang Belanja APBD NTT untuk pengendalian inflasi, BI bersama TP2DD akan optimalkan peningkatan PAD melalui digitalisasi pajak dan retribusi daerah.

Pendapatan pajak dan retribusi Provinsi NTT pada tahun 2024 masing-masing sebesar Rp1,23 triliun (peringkat 24 dari 38 provinsi) dan Rp26,09 miliar (peringkat 25 dari 38 provinsi).

Capaian tersebut masih dapat dioptimalkan, terutama melalui langkah digitalisasi PKB dan BBNKB yang 99,796 masih bergantung terhadap layanan teller/loket.

Pembayaran retribusi masih belum tersentuh oleh digitalisasi. Digitalisasi pajak dan retribusi ini tentunya akan memberikan transparansi dan efisiensi dalam proses pembayaran masyarakat dan penerimaan Pemerintah Daerah, yang meningkatkan aspek trust serta meminimalisir dugaan praktik fraud.

10 Kesepakatan

High Level Meeeting TPID – TP2DD ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi dan arahan strategis Kepala Daerah untuk memperkuat stabilitas ekonomi.

Kegiatan ini menghasilkan beberapa kesepakatan yakni:

1) Pembentukan satgas pengendali inflasi,

2) Gerakan menanam tanam cepat panen pada pekarangan rumah masyarakat,

3) Percepatan Filirisasi pertanian, one village one product (OVOP),

4) Mitigasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian, perikanan, dan peternakan,

5) Optimalisasi peran koperasi desa sebagai offtaker untuk kepastian pasar produksi tani:

6) Peningkatan jumlah petani milenial dan generasi Z:

7) Pemanfaatan dana desa tepat sasaran dengan optimalisasi peran BUMDes,

8) Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk memperkuat ruang belanja APBD untuk pengendalian inflasi,

9) Perluasan penggunaan kanal digital dalam aktivitas bertransaksi rutin masyarakat, dan

10) Perluasan lini usaha koperasi simpan pinjam untuk bidang produksi (koperasi produsen). (gma)

Komentar ANDA?