Tokoh Manggarai Tegaskan Hanya Melki-Johni yang Punya Akses ke Pusat

Kupang – Tokoh Masyarakat Manggarai yang juga mantan birokrat Provinsi NTT, Aloysius Min minta masyarakat bijak memilih calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada 27 November 2024.

Aloysius mengatakan itu saat berorasi di Kampanye Melki-Johni di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, Sabtu (12/10/2024) petang. Kampanye tersebut diinisiasi oleh belasan tokoh Manggarai seperti Frans Salesman dan Paskalis Angkur.

“Harus jeli memilih pemimpin yang punya akses dengan pemerintah pusat sehingga akses anggaran itu lebih mudah. Apa artinya program yang bagus tetapi tidak punya akses ke pemerintah pusat,” kata Aloysius Min

“Kalau tidak punya akses ke pusat, bagaimana program itu dieksekusi?, ” tanya mantan aktivitas mahasiswa tersebut.

Kampanye Melki-Johni dihadiri 2.000 yang merupakan perwakilan dari seluruh kabupaten dan kota di NTT, antara lain Keluarga Besar Manggarai Raya, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, Flores Timur, Rote, Sabu, Sumba, Timor Tengah Selatan, TTU, Belu, dan Malaka, mahasiswa serta perwakilan parpol pengusung, dan tim pemenangan.

Menurut Aloysius, banyak program yang mau diimplementasikan oleh Melki-Johni NTT seperti program vokasi yang langsung mendapat sambutan baik di masyarakat yakni pendidikan vokasi seperti sekolah kopi dan hilirisasi. Ada juga balai latihan kerja sudah digagas oleh Melki Laka Lena untuk membuka lapangan kerja di NTT.

Aloysius jugamengingatkan, NTT adalah provinsi termiskin ke-3 di Indonesia, butuh gubernur dan wakil gubernur yang memiliki akses langsung ke pusat pemerintahan di Jakarta. Dengan demikian, akses terhadap dana DAU dan DAK menjadi lebih mudah.

“Melki-Johni juga sedang mendesain standar pelayanan minimal karena akan berpengaruh terhadap alokasi dana DAU,” ujarnya.

Aloysius mengatakan, pada tahun 2028, NTT dan NTB menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) yang membutuhkan biaya yang sangat besar.

“PON akan berdampak pada pertumbuhan dan peningkatan ekonomi, bagaimana mungkin terwujud kalau pemimpinnya tidak punya akses ke pemerintah pusat,” jelasnya. (tim)

Komentar ANDA?