Kupang–Siapa pun juga yang akan terpilih menjadi Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2018-2023 harus memimpin NTT dengan hati, serta mampu mentransformasikan atau memindahkan kekuasaan dari ibu kota provinsi kepada rakyat NTT selaku pemegang kedaulatan tertinggi.
Kekuasaan sebagai Gubernur NTT yang diterima merupakan anugerah yang diberikan Tuhan Pencipta Langit dan Bumi untuk mensejahterahkan rakyat NTT.
Pernyataan ini dikemukakan tokoh masyarakat NTT Ferdi Tanoni yang selama ini dikenal sangat gigih memperjuangkan berbagai hak dan kepentingan daerah dan masyarakat NTT, kepada wartawan Senin (25/06). Ia menanggapi perhelatan pemilihan Gubernur NTT yang akan digelar pada hari Rabu 27/06/2018.
Penggagas dan pemrakarsa terbentuknya Kota Kembar Kupang-Palmerston Australia Utara ini memberikan alasan bahwa NTT mesti dipimpin dengan hati dan mampu melakukan transformasi kekuasaan dan dikembalikan kepada rakyat yang berdaulat,karena 4 calon Gubernur NTT dalam kampanye perebutan kekuasaan memberikan janji-janji untuk melakukan perubahan NTT demi kesejahteraan seluruh rakyat NTT.
Dengan demikian rakyat NTT yang berada di gunung,lembah dan pulau-pulau yang selama ini terlupakan,tidak boleh terlupakan lagi.
Tanoni yang selama ini dikenal tidak pernah lelah berjuang di Laut Timor,menggarisbawahi hal-hal paling mendasar dan merupakan tuntutan daerah dan rakyat NTT yang perlu dijadikan prioritas utama, yakni masalah regional,nasional dan Internasional untuk mempercepat perubahan NTT menuju kesejahteraan bagi rakyat NTT.
Pertama, soal regional,modernisasi sektor pertanian dan sub sektornya peternakan, perikanan dan kehutanan serta pariwisata harus segera dilakukan.
Kedua, soal Nasional,NTT berada pada posisi terluar atau pagarnya NKRI di Selatan Indonesia Timur.
Selain itu dari tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dua di antaranya meliputi perairan NTT yakni, ALKI II melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores dan Selat Lombok.Kemudian ALKI III melintasi Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda,Selat Ombai dan Laut Sawu.
Sehingga NTT memegang peran penting dalam masalah pertahanan dan keamanan Negara ini.
Di samping itu NTT yang berpenduduk tidak lebih dari 5 juta jiwa ini sangat tidak layak dan tidak pantas untuk dijadikan daerah asal transmigran dan daerah asal perekruitan TKW,sehinga hal ini harus segera dihapus dan digantikan dengan penciptaan kawasan-kawasan ekonomi baru berskala kecil dan sedang tersebar diseluruh pelosok pedesaan yang selaras dengan titik kuat masing-masing kawasan. Maka secara otomatis akan tercipta lapangan kerja.
Ketiga, soal Internasional, NTT khusunya Timor Barat berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Timur dimana masalah batas perairan RI-Australia-Timor Timur di Laut Timor harus segera dibatalkan dan dirundingkan kembali.
Australia secara sepihak telah mencaplok wilayah Laut Timor seluas 85 % sejak tahun 1972 dan menguras kekayaan alam utamanya minyak dan gas bumi yang berskala dunia ini untuk kesejahteraan bangsa Australia.
NTT harus dipersiapkan menghadapi era perdagangan bebas Asia-Pasifik atau Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) yang akan dimulai pada tahun 2020 dimana NTT khususnya Timor Barat secara geografis berada dalam proros Asia Pasifik itu.
Jangan membiarkan kebijakan Pemerintah Pusat masa lalu yang keliru itu dan telah memiskinkan daerah dan rakyat NTT secara sistematis ini terus dilanjutkan, hal ini harus dihentikan.Tindakan yang saya sampaikan ini senafas dengan Program Utama Presiden Joko Widodo Nawacita,” demikian Ferdi Tanoni. (Ft)
