Sinergi Karang Taruna Kota Kupang, Pemerintah dan Polisi Mampu Tekan Gangguan Kamtibmas

Kupang – Sinergisitas antara Karang Taruna Kota Kupang bersama Pemerintah Kota Kupang, DPRD dan Polresta Kota Kupang diharapkan mampu mengembangkan potensi anak muda di setiap kelurahan.

Sinergisitas ini juga sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) Kota Kupang yang saat ini berjumlah sekitar 480.000 orang. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi yang berlangsung di Harian Umum Pos Kupang, Senin (14/8/2023).

Diskusi dipandu oleh Jurnalis Pos Kupang, Maria Toda, menghadirkan narasumber Ketua Karang Taruna Kota Kupang, Stenly Boymau, Kapolresta Kota Kupang, Kombes Rishian Budiaswanto, dan Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang Theodora Ewalda Taek, S.Pd.

Diskusi ini terlaksana atas kerjasama Karang Taruna Kota Kupang dengan PT Pelindo III Kupang melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN tersebut.

Kombes Rishian mengawali diskusi dengan menyebut jumlah saat ini jumlah anggota Polresta Kota Kupang sebanyak 600 orang, sangat sedikit jika dibandingkan jumlah warga yang mencapai 480.000 orang atau 1:500 orang.

Karena itu, untuk mengoptimalkan pengamanan di seluruh wilayah Kota Kupang, pos polisi kembali dioptimalkan. “Dulu tidak terisi anggota polisi, sekarang polisi sudah berjaga 24 jam dan ada kendaraan dinas sehingga polisi sudah semakin dekat ke masyarakat,” ujarnya.

Polresta Kota Kupang juga aktif menjalin komunikasi dengan masyarakat melalui program Ngobrol Pinggiran (Ngopi) yang digelar setiap Jumat. Kegiatan ini menunjukkan Polri lebih terbuka menerima kritik dan saran serta masukan dari masyarakat.

Selain itu, bhabinkamtibmas juga dilibatkan dalam penanganan stunting di Kota Kupang sejak 4 bulan terakhir, seperti mengalakan budidaya lele di kelurahan. “Lele mudah dipelihara, nilai jual tinggi dan kandungan gizinya sangat tinggi,” katanya.

Setiap bulan, bhabinkamtibmas menebar sekitar 52.000 ekor lele sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. “Adanya karang taruna, kita bisa berkolaborasi sebagai pembeli atau pemasaran,” kata Kombes Rishian.

Menurutnya, ada empat faktor pencetus gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat di Kota Kupang, yakni pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan, pesta yang berlangsung hingga pagi, kebiasaan minum alkohol di ruang publik dan balapan liar.  Untuk mencegah gangguan kamtimbas tersebut, Polresta Kota Kupang telah menempatkan polisi RW di seluruh RW di Kota Kupang.

Ketua Karang Taruna Kota Kupang, Stenly Boymau mengatakan saat ini antara 80-90 persen kelurahan sudah terbentuk pengurus karang taruna, dan dari jumlah itu, tingkat aktivitas karang taruna berkisar antara 60-70 persen.

Untuk kelurahan yang karang tarunanya belum aktif, terus didorong. Bila perlu merotasi pengurus sehingga aktivitas karang taruna kembali berdenyut.

Stenly mengatakan, ada sejumlah karang taruna yang selama ini aktif seperti di Liliba, Sikumana, dan Penfui serta kelurahan lainnya. “Ada banyak karang taruna mulai bertumbuh Di Sikumana mengelar turnaman tinju memperebutkan piala karang taruna,” jelasnya.

Di kelurahan lain juga menggelar kegiatan olahraga melibatkan ribuan orang bekerjasama dengan lurah dan LPM.

Menurut Stenly, banyaknya aktivitas yang dilakukan karang taruna akan mengurangi gangguan kamtimbas di masyarakat. Dia mencontohkan sekitar 10 tahun lalu, kecelakaan lalu lintas di Kota Kupang, merengut nyawa pemuda antara 300-400 orang dalam setahun.  “Kita tidak bsai menutup mata dan serahkan kepada polisi. silahkan pemuda menyiapkan panggung di setiap kelurahan. Buat kegiatan sebanyak mungkin, dan berkolaborasi dengan siapa saja. itu spirit yang kita bangun,” kata mantan jurnalis Jawa Pos grup tersebut. .

Sementara itu, Theodora Ewalda Taek menyebutkan alokasi anggaran dari pemerintah untuk pemuda masih minim.  “Soal keberpihakan pemerintah teradap pemuda, kita miris kalau lihat anggaran,” sebutnya. Padahal pemuda merupakan tulang punggung bangsa, serta pada Pemilu 2024, tercatat sekitar 60 persen pemilih berasal dari kalangan pemuda.

Urusan pemuda bukan terbatas pada kegiatan yang dilakukan pemuda, tetapi terkait dengan kesempatan pemuda membangun kota, sebab pemuda tidak hanya sebagai agen perubahan, tetapi juga sebagaii agen pembangunan.

Minimnya alokasi anggaran untuk pemuda, tambahnya, karena 85 persen APBD Kota Kupang bergantung dari pemerintah pusat. Namun tidak berhenti di situ saja. Menurut Dia, anggaran penanganan pemuda bisa berasal dari dana sharing dan CSR perusahaan. (gma)

 

Komentar ANDA?