Sarah Lenggu Ambil Alih Jabatan Gubernur NTT

Kupang–Sarah Lenggu, Siswi Kelas III SMA Negeri 1 Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan mengambil alih jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) lewat program ‘Sehari Menjadi Gubernur NTT’ yang digelar PLAN International Indonesia.

Selama sehari, anak perempuan terpilih tersebut akan memimpin rapat pimpinan Propinsi NTT, guna membahas pencegahan perkawinan usia anak, yang ternyata masih menjadi persoalan di NTT.

“Setiap tanggal 11 Oktober, komunitas global merayakan Hari Anak Perempuan Internasional (International Day of the Girl) yang merupakan agenda tetap PBB. Agenda tersebut menjadi momentum berharga, guna menunjukkan komitmen semua pihak dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan anak perempuan,” kata Isni Ahmad, Communications Manager Plan International Indonesia, di Kupang (3/9).

Isni menjelaskan, sebagai organisasi hak anak dan kemanusiaan Plan International Indonesia mengimplementasikan sejumlah program yang relevan, yang mencakup perluasan akses anak perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta pencegahan pernikahan usia anak.

“Berkaitan dengan perayaan Hari Anak Perempuan Internasional, Plan International Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi NTT mengadakan event “Sehari menjadi Gubernur NTT”. Event ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah, khususnya Pemprov NTT, dalam mendukung anak perempuan untuk MAJU (Mau belajar, Jadi pemimpin, Ambil keputusan, Untuk berhasil),” jelas Isni.

Anak perempuan yang akan mengisi jabatan Gubernur NTT sehari, Sarah Wilhelmina Lenggu merupakan anak yang terseleksi, berdasarkan kecakapan serta kriteria yang dibuat Plan International, bersama dengan beberapa organisasi kaum muda mitra kerja, seperti Youth Coalition for Girls (YCG).

Momen perayaan Hari Anak Perempuan Internasional di NTT sengaja dilakukan lebih cepat, karena Gubernur Sehari tersebut nantinya akan mengikuti event Sehari jadi Menteri, yang diadakan pada 11 Oktober nanti di Jakarta. Pada 11 Oktober tersebut, sebanyak 21 anak muda terpilih dari seluruh Indonesia akan berkumpul di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA, untuk ‘mengambil alih’ posisi Menteri beserta jajaran KPPPA.

Event serupa juga pernah dilakukan tahun lalu, di mana Menteri Sehari di KPPPA merekomendasikan beberapa hal, salah satunya pencegahan perkawinan usia anak melalui mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat. Plan International Indonesia sendiri sejak tahun 2009 sudah menginisiasi pembentukan Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) di semua wilayah kerja atau wilayah dampingannya di Indonesia.

“Kita berharap keberhasilan pencegahan perkawinan usia anak yang dilakukan warga melalui KPAD, bisa dicontoh dan diperluas di seluruh Indonesia,” jelas Isni. (gma)

Komentar ANDA?