RI-Australia Harus Tuntaskan Seluruh Batas Perairan yang Sangat Tidak Masuk Akal Sehat

Kupang – Membaca media-media Australia beberapa mingu terakhir ini, serta kunjungan Menteri Pertahanan Australia dan Wakil Perdana Menteri Australia ke Indonesia.

Kemudian mereka minta Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto untuk tingkatkan kerja samanya yang lebih erat dalam memberantas orang-orang ilegal ke Australia.

Satu artikel menarik yang dipublikasi hari ini, Sabtu (24/2/2024) The Weekend Australian dengan judul: Smuggle Time:‘There’s Information From Indonesia-East Timor Border’ (Waktu penyelundupan: ‘Ada Informasi dari Perbatasan Indonesia-Timor Timur’}

Artikelnya yang cukup panjang ini membahas tentang pemberantasan penyelundupan orang-orang ilegal yang masuk ke Australia melalui wilayah Timor Barat

Sehubungan dengan berbagai artikel, protes dan lain sebagainya dari Australia dan sebagai Bangsa Indonesia yang tinggal di Timor Barat, Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni merasa berbagai tulisan itu belum menyentuh persioalan yang sebenarnya di Laut Timor ini.

Pasalnya Australia hanya mengedepankan hak-hak nya akan tetapi tidak pernah memikirkan tentang hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Pada tahun 2003 yang lalu Raja-Raja dan Pemangku Adat Masyarakat di Timor-Rote-Sabu dan Alor dalam sebuah rapat besar tersebut telah menerbitkan apa yang dinamakan denga MAKLUMAT INSANA dan diberikan kepada Ferdi Tanoni.

Artinya, Maklumat Insana ini dengan tegas dan jelas seluruh masyarakat Adat di Timor Barat-Rote-Sabu dan Alor memberikan HAK kepada Ferdi Tanoni untuk memperjaungkan Hak masyarakat Adat di Laut Timor dan Gugusan Pulau Pasir.

“Akan tetapi telah beratus kali sebelum tahun 2003, kami terus meneriakkan tentang hak hak kami di Laut Timor akan tetapi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang didukung penuh oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia mengabaikan nya dan terus malakukan kerja sama dengan Australia,” kata Ferdi Tanoni.

Untuk itu, Ferdi kembali menegaskan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk dapat segera mengajak seluruh komponen penting di Indonesia dan Australia termasuk kepada Pemegang Mandat Hak Ulayat Masyarakat Adat Laut Timor ini untuk kita selsaikan seluruh persoalan tentang batas-batas perairan Australia-Indonesia di Laut Timor.

Seluruh perjanjian, Memorandum of Understanding dan lain sebagainya antara Australia-Indonesia harus dinyatakan Batal Demi Hukum, kemudian baru membahas kembali seluruh batas perairan yang ada.

“Kami minta agar sebelum ditandatanganinya sebuah Perjanjian Pertahanan Australia-Indonesia ini, maka pertemuan yang kami usulkan ini agar bisa segera dilakukan,” tandas Ferdi.

Menurutnya, Menteri Pertahanan yang telah terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia kami usulkan agar apapun dan bagaimana pun kepentingan Indonesia harus diutamakan.

Sebagai contoh, Gugusan Pulau Pasir yang merupakan hak dan milik dari masyarakat adat Laut Timor, selama ini menjadi ladang penangkapan dan penahanan ratusan bila tidak ribuan nelayan Indonesia oleh Australia itu tidak pernah memiliki dasar hukum.

“Benar,ada sebuah perjanjian yang dibuat antara Australia dan Indonesia di Perth Australia Barat pada tahun 1997 tersebut tapi hingga saat ini tidak pernah diratifikasi, dengan demikian Gugusan Pulau Pasir ini tetap merupakan hak dan milik masyarakat adat di Laut Timor. Seandainya seluruh persoalan yang disebutkan ini, dapat lakukan, tentu akan menyelesaikan soal penyelundupan manusia dari Indonesia ke Austaralia,” tutup Ferdi Tanoni. (gma)

Komentar ANDA?