Kupang-Rasio elektrifikasi hasil verifikasi Universitas Nusa Cendana (Undana) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) NTT memperlihatkan peningkatan.
Sesuai hasil verifikasi tersebut, rasio elektrifikasi (RE) Agustus 2019 sebesar 82,97%, meningkat menjadi 83,68% per September 2019.
Dalam pemaparannya Rektor Undana Fredrik L Benu menyebutkan sektor kelistrikan memegang peran penting dalam pembangunan suatu negara.
“Dengan memverifikasi data RE, akan membantu perencanaan pembangunan masyarakat, dengan potensi desa (podes) sebagai patokan. Sebanyak 532 desa di 21 kabupaten sudah diverifikasi,” ujar Rektor Fredrik L Benu, Senin (28/10/2019)
Menurutnya, kebijakan penyediaan tenaga listrik, penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya yakni menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melakasanakan usaha penyediaan tenaga listrik.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggungjawab pembangunan sarana penyedia tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil dan perbatasan, perdesaan dan pulau-pulau terluar melalui implementasi nyata, sehingga seluruh lapisan masyarakat mendapat akses listrik.
“Kami turun langsung bukan hanya ke desa bahkan sampai ke dusun diskusi dengan lurah untuk mengumpulkan data dan analisis data direkonstruksi RE NTT, jadi perhitungannya: Jumlah KK berlistrik PLN dan Non PLN (kk menyalur, kk menumpang dan yang sumber listrik dari sehen/ solarcell/ dan genset),” tambah Frederik.
Senada dengan hal tersebut, General Manager PLN UIW NTT Ignatius Rendroyoko mengatakan target PLN pada akhir 2019, rasio elektrifikasi mencapai 90%. “Mohon seluruh stakeholder, mari bekerja sama membangun elektrifikasi di NTT untuk bisa tercapai,” ujar GM Rendroyoko
Kepala BPS NTT Darwis Sitorus mengatakan akses listrik di kawasan perkotaan mecapai 99,78%, sedangkan di daerah, sesuai hasil survei hasik Susenas (Survey Sosial dan Ekonomi Nasional) yaitu sekitar 82%, Pencapaian akses ini dengan adanya tantangan medan dan diukurnya yaitu RE = (Jumlah Rumah Tangga Berlistrik /Total Rumah Tangga) x 100%.
Dengan formula tersebut, beberapa varian sehubungan dengan sumber suplai listrik, pola atau sistem atau definisi rumah tangga di suatu wilayah dan pola penggunaan kelistrikan kelompok sosial yang diragamkan oleh pola kekerabatan di suatu wilayah.
Oleh karena itu pendataan RE seharusnya dicirikan oleh kondisi riil sosial kemasyarakatan suatu wilayah, serta keragaman sumber kelistrikan (PLN dan non PLN) yang dinamakan Silisa (Sistem Informasi Listrik Pedesaan), demikian juga dengan BPS NTT melakukan sensus untuk PPodes yang di dalamnya juga menyangkut RE di desa-desa dan RE NTT
Kedua data dimaksud menunjukkan perbedaan cukup signifikan. Rasio elektrifikasi NTT versi Podes di NTT lebih tinggi dari RE versi SILISA. Walaupun RE pada tingkat kabupaten dan NTT versi Podes lebih tinggi versi Silisa, namun pada tingkat kecamatan dan desa terjadi variasi, di mana pada beberapa kecamatan dan desa terjadi RE versi Silisa lebih tinggi dari RE versi Podes
Sehingga dipandang perlu dilakukan pembaruan data RE di NTT melalui kegiatan verifikasi data di kecamatan dan desa dimana terjadi perbedaan nilai RE di NTT antara Silisa 2018 dan Podes 2018, sekaligus dalam rangka mengukur progress pembangunan kelistrikan di NTT.
Ketua Komisi IV DPRD NTT Refafi Gah dalam seminar juga menyampaikan apresiasi atas pencapaian RE hasil survei verifikasi RE di NTT tersebut. “Pesan saya Dinas ESDM juga mensikronkan data tersebut sehingga data yang dimiliki PLN sama dengan ESDM,” katanya.
Pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan berita acara Deklarasi Rasio elektrifikasi NTT oleh Asisten II Samuel Rebo mewakili gubernur, Ditjen Gatrik Budianto Hari Purnomo, kepala BPS NTT Darwis Sitorus, Kadis ESDM NTT Jusuf A. Adoe, Ketua Komisi IV DPRD NTT Refafi GAH, SH.M.Pd dan PT PLN Persero VP Transmisi Distribusi dan Niaga Regional JBTBN, Lasiran, MH dan GM PLN UIW NTT Ignatius Rendroyoko. (siaran pers PLN)
