Proyek Tanggul Desa Bipolo Berpotensi Masalah

Kupang – Pemerintah Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menganggarkan pembangunan tanggul sebesar Rp350 juta dalam APBDes Tahun 2024.

Tanggul dengan panjang sekitar 500 meter, lebar bawah sekitar 4 meter dan lebar atas sekitar 3 meter tersebut diadakan untuk membatasi jangkauan air laut masuk ke dalam area persawahan. Anggota BPD Desa Bipolo, Justen Lalan menyampaikan itu kepada lintasntt.com di Oelamasi, Jumat (2/8/2024).

Disampaikan dalam perencanaan, pelaksanaan proyek tersebut dilakukan secara swakelola artinya dikerjakan sendiri oleh masyarakat setempat dengan pembiayaan Harga Orang Kerja (HOK) sebesar Rp270 juta lebih.

Namun karena dari volume kerja dan kondisi lapangan tidak memungkinkan pekerjaan tanggul tersebut dilakukan oleh masyarakat maka pihaknya bersama pemerintah desa menggelar rapat bersama masyarakat yang dihadiri pihak kecamatan.

Dalam rapat tersebut disepakati pekerjaan tersebut diserahkan ke pihak ketiga karena masyarakat setempat tak punya alat berat.

“Dalam perencanaan memang dikerjakan secara swakelola, masyarakat yang kerjakan sendiri, namun hari Sabtu tanggal 28 Juli kemarin ada rapat bersama pemerintah, BPD dan unsur lainnya yang bersepakat agar pekerjaan dialihkan ke pihak ketiga karena masyarakat tidak punya alat berat, ada berita acaranya,” kata Justen di kantor Dinas Peternakan Kabupaten Kupang.

Disampaikan pihaknya sudah bertemu dengan Tonci Kase dari CV Oan Timor, sebagai pihak ketiga yang disiapkan melaksanakan pekerjaan tanggul tersebut.

Namun pekerjaan belum dilakukan oleh Tonci Kase karena adanya informasi yang beredar bahwa sejumlah masyarakat keberatan atas rencana pengalihan pekerjaan tersebut ke pihak ketiga. Bahkan persoalan tersebut sudah disampaikan ke inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Kupang.

Irda Kupang yang dikonformasi melalui sekretaris, Yos Bora’a, Jumat siang membenarkan adanya pengaduan masyarakat soal persoalan tersebut.”kita sudah dapat informasi itu, ada masyarakat yang sampaikan,” kata Yos didampingi salah seorang auditor Irda.

Ia mengatakan pihaknya sudah mendapatkan dokumen RAB dari program tersebut dan dari RAB tersebut pihaknya melihat ada potensi masalah jika pekerjaan tersebut dilanjutkan oleh pihak ketiga dengan dasar kesepakatan yang dibuat pemdes Bipolo dan unsur lainnya.

Ini karena jelas Yos dan auditornya bahwa dalam RAB sudah ditetapkan anggaran sebesar Rp 270 juta untuk HOK. Jika kemudian anggaran HOK itu dibayarkan ke pihak ketiga maka tidak sesuai lagi dengan dokumen perencanaan yang sudah ditetapkan.

Karena itu jika pekerjaan itu mau dialihkan ke pihak ketiga untuk dilaksanakan maka pemerintah desa setempat harus merevisi RAB yang ada. “Tidak bisa serahkan ke pihak ketiga untuk kerja kalau RAB-nya tidak direvisi, kalau mereka nekat itu artinya pemdes sudah siap terima masalah,”katanya.

Dijelaskan jika RAB-nya direvisi dan anggaran pembangunannya melampaui Rp200 juta maka proses pelaksanaan selanjutnya harus melalui mekanisme pelelangan.

Kepala desa Theofilus Tapatab belum berhasil dikonfirmasi soal ini. Yang bersangkutan tidak berada ditempat. Saat dihubungi pertelepon juga tidak merespon. (Jmb)

Komentar ANDA?