Kupang–Prastudi kelayakan (feasibility study/FS) proyek pembangunan Jembatan Palmerah Pancasila yang menghubungkan Pulau Flores dan Adonara, Nusa Tenggara Timur dijadwalkan rampung akhir Oktober 2017.
“Kami menggandeng tenaga ahli dari Institut Teknologi Bandung dan Ristek yang tahu tentang power plant untuk mendukung terobosan pemerintah daerah membangun jembatan,” kata Kepala Pelaksanaan Balai Jalan Nasional (BPJN) Wilayah X Hadrianus Bambang N Widihaetono kepada Media Indonesia di Kupang, Kamis (12/10).
Pra studi kelayakan pembangunan jembatan tersebut dilaksanakan oleh BPJN Wilayah X di bawah koordinasi Kementerian Menko Maritim bersama Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Menteri PUPR memerintahkan saya mengalokasikan anggaran (untuk prastudi kelayakan) itu artinya ada dukungan dari pemerintah,” ujarnya.
Menurut Bambang, Menteri PUPR sudah memberikan arahan agar rencana pembangunan jembatan sepanjang 800 meter tersebut didukung.
“Buktinya ada alokasi anggaran, artinya positif,” tambah Bambang.
Dia menyebutkan pemerintah tidak hanya membangun jembatan, tetapi akan digabung bersama power plant (pembangkit tenaga lisrik) memanfaatkan arus laut yang akan mensuplai listrik untuk masyarakat di Flores dan Adonara.
Turbin pembangkit listrik akan dipasang di jembatan utama (main bridge) yang membentang di Selat Gonzalu antara Flores dan Adonara sepanjang 500 meter. Kecepatan arus laut di selat tersebut antara 3,8 meter per detik sampai 4,5 meter per detik. Bahkan pada saat tertentu, kecepatan arus laut mencapai 7 meter per detik yang akan menghasilkan energi listrik 300 Megawatt (Mw).
Sementara dua jembatan pendekat (approach bridge) dibangun di bagian kir dan kanan terhubung ke jembatan utama, sedangkan tarif listrik sudah disepakati sebesar 7,2 sen dolar per Kwh.
“Setelah pra FS akan diikuti dengan DED (Detail Enginnering Design), sudah bisa memulai pekerjaan,” ujarnya.
Menurutnya hasil Pra FS akan diserahkan kepada Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Gubernur NTT, Bappenas, dan Menko Maritim. Bambang mengatakan studi FS bukan menentukan jembatan tersebut layak atau tidak layak dibangun, tetapi untuk mendukung pembangunan jembatan.
“Jika hasil studi positifnya banyak, kita diukung apa saja. Kalau negatifnya banyak yang muncul akan ditutupi supaya hasilnya cocok,” kata Bambang.
Adapun kontruksi jembatan yang menelan anggaran sekitar US$ 400 juta ini akan dilakukan investor asal Belanda.(MI/palce amalo)
