Kupang – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Kupang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) yang membahas pencegahan stunting pada balita, bumil yang mengalami Kekerungan Energi Kronis (KEK) hingga Tata Kelola Posyandu, Senin (30/9/2021).
Rakor digelar di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang berlangsung selama 2 hari hingga Selasa (1/10/2024). Kegiatan ini dihadiri 490 orang yang berasal dari pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Ketua Tim Penggerak (TP) PKK kecamatan se-Kota Kupang, Ketua TP PKK Kelurahan se-Kota Kupang, dan ketua posyandu se-Kota Kupang.
“Mari kita bergandengan tangan, bahu-membahu untuk mencegah stunting di Kota Kupang,” kata Penjabat Ketua TP PKK Kota Kupang, Angela Lusi-Seran saat menyampaikan sambutan.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemitraan dan sinergis program antara TP. PKK Kota Kupang dengan OPD terkait dan seluruh TP. PKK kecamatan dan TP. PKK kelurahan serta para ketua posyandu.
Selain itu, meningkatkan kerja keras dan kerja sama antara TP. PKK secara berjenjang dengan pimpinan OPD terkait dalam rangka tata kelola kelembagaan posyandu
“Kegiatan ini merupakan sebuah langkah strategis yang sangat baik untuk kita saling memberi informasi tentang berbagai program atau kegiatan yang berhubungan dengan 10 program pokok PKK dalam rangka memberdayakan kesejahteraan keluarga di Kota Kupang,” ujarnya.
Penjabat Ketua TP PKK juga mengajak para peserta rakor agar menjalankan pekerjaan social tersebut dengan hati yang tulus agar anak-anak tumbuh dengan baik.
Menurutnya, PKK merupakan mitra pemerintah untuk menyukseskan program pembangunan khususnya di bidang pemberdayaan keluarga. Karena itu, penting bagi pengurus PKK untuk merancang program kerja dengan prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis yang benar-benar akan tercermin dalam proses implementasi program kerja tersebut.
“Ada banyak faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga, di antaranya adalah faktor ekonomi, kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, keamanan, sosial budaya,” katanya.
Dia menyebutkan, faktor-faktor tersebut memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi. Untuk itu sangat perlu adanya saling tukar informasi atau koordinasi yang efektif diantara semua instansi yang terkait dan perlu kerja sama terpadu antar lintas sektor maupun lintas program dengan pkk yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
Ketua Panitia Pelaksana, Dinson D.L Ludji mengatakan, rapat koordinasi pada 30 September, diikuti TP PKK dari Kota Raja, Alak dan Oebobo, sedangkan pada 1 Oktober, diikuti TP PKK dari Maulafa, Kota Lama dan Kelapa Lima. (gma)
