Labuan Bajo – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan Indonesia akan terus mengupayakan pendekatan dalam penyelesaian konflik di Myanmar.
Termasuk melakukan dialog dengan pihak Junta militer yang kini berkuasa di negara tersebut. Pendekatan, ujarnya, telah dilakukan dengan banyak pihak di Myanmar.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pendekatan bukan pengakuan terhadap keberadaan Junta militer. “Yang penting untuk saya tegaskan engagement (pendekatan) bukan recognition (pengakuan) melakukan pendekatan bukan berarti memberikan pengakuan,” ujar Jokowi dalam press briefing KTT ASEAN Ke-42 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (11/5).
Indonesia, ujarnya, telah melakukan pendekatan pada banyak pihak di Myanmar untuk mencari solusi-solusi. Selain itu, terang Jokowi, dalam menjembatani kepentingan banyak pihak di Myanmar, Indonesia terus mendorong dilakukannya dialog dan implementasi dari Lima Poin Kesepakatan (Five Point Consensus) dalam menyelesaikan konflik di Myanmar.
“Kita akan terus mendorong implementasi dari Five Point Consensus mendorong terciptanya dialog dan tidak hanya dengan Junta karena di sana banyak sekali pihak yang terlibat, banyak kepentingan yang terlibat sehingga kita akan memperbanyak stakeholders yang ada di Myanmar untuk ikut bersama-sama sehingga perlu didorong terciptanya dialog sebanyak-banyaknya,” paparnya.
Selain itu, Indonesia juga akan memfasilitasi AHA Center atau pusat koordinasi ASEAN untuk bantuan kemanusiaan bagi penanganan bencana untuk menjalankan tugas-tugasnya. Jokowi menyampaikan bahwa para kepala negara ASEAN memutuskan untuk tidak mengundang Myanmar dalam level politik KTT ASEAN. Indonesia, imbuhnya, sebagai negara pemegang Keketuaan ASEAN pada 2023, mengambil alih upaya diplomasi dengan berbagai pihak di Myanmar.
“Ini berdasarkan mandat dari Lima Poin Kesepakatan. Kami berharap (para pihak) Myanmar juga punya komitmen politik untuk berdialog di internal mereka. Apa yang ingin saya tegaskan adalah sekali lagi pendekatan bukanlah pengakuan,” tegas Jokowi.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam beberapa kesempatan mengatakan pendekatan telah dilakukan dengan berbagai stakeholders seperti dengan SAC (State Administration Council), NUG (National Unity Government of Myanmar), dan EAOs (Ethnic Armed Organizations).
Selain itu, engagements juga dilakukan dengan negara kunci atau negara tetangga seperti India, RRT (China), Amerika Serikat (AS), EU, Jepang, Thailand, dan PBB. (*/mi)
