Pemprov NTT Bongkar Rumah Bantuan di Besipae karena Dirusak dan Tidak Ditempati

Kupang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT membongkar rumah bantuan yang dibangun pada 2020 di Kawasan Hutan Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten TTS karena tidak ditempati selama dua tahun. Selain itu, rumah bantuan pemerintah itu juga dirusak oleh para okupan kawasan hutan tersebut.

Kepala Badan Pendapatan Dan Aset Daerah NTT Alex Lumba mengatakan rumah yang dibangun sebanyak 22 unit terdiri dari 14 ruma yang dibangun pemerintah dan 8 rumah darurat yang dibangun oleh okupan secara ilegal.

Kawasan Besipae seluas 3.780 hektare merupakan milik Pemprov NTT saat ini sedang dikembangkan menjadi areal pertanian dan peternakan dalam skala besar. “Awalnya pemerintah membangun 14 rumah di wilayah tersebut untuk menampung para okupan dan masing-masing keluarga diberikan lahan seluas 800 meter persegi,” kata Alex Lumba dalam jumpa pers di Kupang,  Sabtu (22/10/2022).

Menurutnya, dari 37 keluarga yang disiapkan rumah, hanya 19 keluarga yang bersedia menerima rumah pada 2020, Sedangkan 18 keluarga lainnya menolak.

Namun, sejak diberikan rumah, para okupan kembali ke rumah mereka masing-masing di sejumlah desa di kecamatan berbeda. Kunci rumah dititipkan pemerintah kecamatan..

“Terhadap 18 keluarga tersebut setelah aksi unjuk rasa (pada 2020) mereka menghilang dari lokasi itu. Pada 2022 mereka muncul lagi dan merusak kunci rumah kemudian masuk dan menempati rumah-rumah yang ada,” kata Alex Lumba.

Namun, menurut Dia, pemerintah tidak mempersoalkan para okupan yang kembali menempati rumah, tetapi para okupan memanfaatkan anak-anak dan perempuan untuk menganggu pekerja di lokasi tersebut.

“Ada buktinya, pada saat escavator beroperasi, para perempuan dan anak-anak naik ke escavator dengan perhitungan mereka akan terjatuh. Jadi, senjata yang mereka pakai seperti saat protes dulu, karena di dalam pikiran para okupan ini, apa yang diperbuat pemerintah selalu salah dan tidak ada benarnya,” jelas Alex Lumba. (mi/gma)

 

Komentar ANDA?