Jakarta – Indonesia resmi memiliki 37 provinsi setelah Komisi II DPR dan pemerintah telah menyepakati tiga RUU tentang pembentukan provinsi di Papua dalam keputusan tingkat I.
RUU ini disahkan dalam rapat paripurna pada 30 Juni 2022
3 RUU tersebut yakni RUU Provinsi Papua Selatan, RUU Provinsi Papua Tengah, dan RUU Provinsi Pegunungan.
Keputusan itu disepakati DPR dan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/6).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, usulan pemekaran provinsi di Papua berasal dari aspirasi masyarakat setempat mulai dari kelompok warga, tokoh adat dan pejabat daerah. Selain itu, menurut Tito, pemekaran tiga provinsi baru di Papua demi menjalankan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang telah ditetapkan Juli 2021.
“Atas nama pemerintah, kami menyetujui RUU ini untuk dapat disahkan menjadi Undang-Undang,” kata Tito menutup sidang.
Berikut jumlah provinsi di Indonesia dikutip dari Badan Pusat Statistik:
1. Provinsi Aceh ibu kota Banda Aceh. Luas wilayah 57 956,00 Km2 dengan jumlah pulau 363
2. Provinsi Sumatera Utara ibu kota Medan. Luas wilayah 72 981,23 Km2 dengan jumlah pulau 229
3. Provinsi Sumatera Barat ibu kota Padang. Luas wilayah 42 012,89 Km2 dengan jumlah pulau 218
4. Provinsi Riau ibu kota Pekanbaru. Luas wilayah 87 023,66 Km2 dengan jumlah pulau 144
5. Provinsi Jambi ibu kota Jambi. Luas wilayah 50 058,16 Km2 dengan jumlah pulau 14
6. Provinsi Sumatera Selatan ibu kota Palembang. Luas wilayah 91 592,43 Km2 dengan jumlah pulau 24
7. Provinsi Bengkulu ibu kota Bengkulu. Luas wilayah 19 919,33 Km2 dengan jumlah pulau 9
8. Provinsi Lampung ibu kota Bandar Lampung. Luas wilayah 34 623,80 Km2 dengan jumlah pulau 172
9. Kepulauan Bangka Belitung ibu kota Pangkal Pinang. Luas wila,69 Km2 dengan jumlah pulau 71
14. DI Yogyakarta ibu kota Yogyakarta. Luas wilayah 3 133,15 Km2 dengan jumlah pulau 33
15. Provinsi Jawa Timur ibu kota Surabaya. Luas wilayah 47 803,49 Km2 dengan jumlah pulau 403
16. Provinsi Banten ibu kota Serang. Luas wilayah 9 662,92 Km2 dengan jumlah pulau 81
17. Provinsi Bali ibu kota Denpasar. Luas wilayah 5 780,06 Km2 dengan jumlah pulau 34
18. Provinsi Nusa Tenggara Barat ibu kota Mataram. Luas wilayah 18 572,32 Km2 dengan jumlah pulau 504
19. Provinsi Nusa Tenggara Timur ibu kota Kupang. Luas wilayah 48 718,10 Km2 dengan jumlah pulau 600
20. Provinsi Kalimantan Barat ibu kota Pontianak. Luas wilayah 147 307,00 Km2 dengan jumlah pulau 249
21. Provinsi Kalimantan Tengah ibu kota Palangka Raya. Luas wilayah 153 564,50 Km2 dengan jumlah pulau 69
22. Provinsi Kalimantan Selatan ibu kota Banjarmasin. Luas wilayah 38 744,23 Km2 dengan jumlah pulau 158
23. Provinsi Kalimantan Timur ibu kota Samarinda. Luas wilayah 129 066,64 Km2 dengan jumlah pulau 243
24. Provinsi Kalimantan Utara ibu kota Bulungan. Luas wilayah 75 467,70 Km2 dengan jumlah pulau 196
25. Provinsi Sulawesi Utara ibu kota Manado. Luas wilayah 13 892,47 Km2 dengan jumlah pulau 329
26. Provinsi Sulawesi Tengah ibu kota Palu. Luas wilayah 61 841,29 Km2 dengan jumlah pulau 1.572
27. Provinsi Sulawesi Selatan ibu kota Makassar. Luas wilayah 46 717,48 Km2 dengan jumlah pulau 355
28. Provinsi Sulawesi Tenggara ibu kota Kendari. Luas wilayah 38 067,70 Km2 dengan jumlah pulau 590
29. Provinsi Gorontalo ibu kota Gorontalo. Luas wilayah 11 257,07 Km2 dengan jumlah pulau 127
30. Provinsi Sulawesi Barat ibu kota Mamuju. Luas wilayah 16 787,18 Km2 dengan jumlah pulau 69
31. Provinsi Maluku ibu kota Ambon. Luas wilayah 46 914,03 Km2 dengan jumlah pulau 1.337
32. Provinsi Maluku Utara ibu kota Sofifi. Luas wilayah 31 982,50 Km2 dengan jumlah pulau 837
33. Provinsi Papua Barat ibu kota Manokwari. Luas wilayah 102 955,15 Km2 dengan jumlah pulau 4.514
34. Provinsi Papua ibu kota Jayapura. Luas wilayah 319 036,05 Km2 dengan jumlah pulau 547
35. Provinsi Papua Selatan ibu kota Merauke. Luas wilayah belum didata BPS
36. Provinsi Papua Tengah ibu kota Nabire. Luas wilayah belum didata BPS
37. Provinsi Papua Pegunungan ibu kota Jayawijaya. Luas wilayah belum didata BP. (merdeka)
Kupang - Dalam rangka memastikan kesiapan pasokan listrik menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025…
Kupang - DPRD Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) disebut telah mengingkari janji soal agenda…
Kupang - Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menggelar Sosialisasi Ekosistem…
Kupang - Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memproyeksikan kebutuhan uang kartal pada…
Ruteng - PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) melaksanakan kegiatan Penyampaian…
Kupang - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di NTT yang semula 1,5 persen dari pokok pajak,…