Bengkulu – Istri Gubernur Bengkulu Lily Martiani Maddari terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi di Bengkulu, Selasa, 20 Juni 2017.
Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Bengkulu Komisaris Besar Herman, Lily diduga menerima suap pengerjaan proyek sebesar Rp1 miliar dari kontraktor.
“Dia ditangkap diduga menerima suap dari kontraktor untuk pengerjaan proyek,” kata Herman.
KPK melakukan OTT terhadap istri Gubernur Bengkulu Lily Maddari di rumah pribadinya. Bersama dua kontraktor Rico Dian Sari dan Joni, Lily Maddari dibawa tim KPK ke Mapolda Bengkulu. Tidak lama berselang Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti datang dengan menggunakan kemeja berwarna putih ke Mapolda.
Saat ini, Gubernur Bengkulu dan istri bersama tiga tersangka lainnya telah dibawa tim penyidik KPK ke Jakarta. Saat masuk ke mobil yang membawanya ke Bandara Fatmawati dari Markas Kepolisian Daerah Bengkulu, Gubernur tidak menjawab satu pun pertanyaan yang dilontarkan awak media.
Dia enggan menanggapi apakah dia juga ikut terjaring OTT KPK atau tidak.
Herman menyebutkan ada lima orang yang terjaring OTT KPK, di antaranya istri gubernur Lily Martiani Maddari beserta dua orang yang diduga penyuap, yakni berinisial RDS dan JW.
“Apakah Gubernur terlibat, itu masih didalami KPK,” kata Herman sesaat sebelum mengantar rombongan tim OTT KPK ke Jakarta.
Selain barang bukti uang dalam kardus, KPK membawa sejumlah dokumen yang diduga bukti korupsi suap fee proyek tersebut. Lily menutup wajahnya dengan selendang hijau dan bungkam saat menuju mobil yang mengantarnya ke Bandara Fatmawati.
Sebelum mendampingi suaminya memimpin Bumi Rafflesia, Istri Gubernur Bengkulu Lily Martiani Maddari pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan. Dia juga sudah lebih dulu dikenal sebagai pengusaha sebelum berkiprah di dunia politik dan berhasil menjadi tokoh penting Partai Golkar di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. (sumber:tempo.co)
Kupang - Dalam rangka memastikan kesiapan pasokan listrik menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025…
Kupang - DPRD Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) disebut telah mengingkari janji soal agenda…
Kupang - Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menggelar Sosialisasi Ekosistem…
Kupang - Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memproyeksikan kebutuhan uang kartal pada…
Ruteng - PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) melaksanakan kegiatan Penyampaian…
Kupang - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di NTT yang semula 1,5 persen dari pokok pajak,…