NTT Tingkatkan Progres Pencegahan Korupsi Sampai 80 Persen

Kupang – Wakil NTT Josef Nae Soi minta seluruh pimpinan perangkat daerah bekerja keras dan serius untuk meningkatkan progress upaya pencegahan korupsi.

Saat ini, progres peningkatan korupsi di NTT rata-rata sebesar 45%, akan ditingkatkan sampai 80%.

“Sisa satu bulan ke depan, kita tidak boleh main-main lagi. Kita harus bekerja keras dan serius untuk meningkatkan realisasi progress pencegahan korupsi terintegrasi sampai dengan 80 persen,” katanya saat memberikan arahan pada acara Rapat Monitoring dan Evaluasi Progress Rencana Aksi dari MCP (Monitoring Centre for Prevention) bersama Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kupang, Senin (23/11).

Menurutnya, pekerjaan untuk capai target itu tidak mudah, namun tantangan itu harus diwujudkan demi kebaikan masyarakat. NTT harus bisa melakukan upaya pencegahan korupsi secara terintegrasi. Sistem MCP sangat bagus. Sudah ada standar dan kriteria dari KPK, tinggal dibuka dan disesuaikan.

“Saya bersama gubernur, inspektorat dan badan keuangan daerah akan pergi ke setiap perangkat daerah untuk mengontrol hal ini. E-Planning dan e-Budgeting harus kita terapkan secara sungguh, termasuk pengoptimalan aset-aset pemerintah. Kita harus pertahankan prestasi kita yang berada pada urutan lima besar sebagai provinsi dengan strategi pencegahan korupsi terbaik. Kalau bisa lebih baik lagi tahun ini,” katanya.

Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsubgah) Korwil IV KPK, Nana Mulyana menegaskan rencana aksi pencegahan korupsi sudah tertuang dalam indikator dan subindikator untuk memastikan tahapan-tahapan pencegahan korupsi tersebut dijalankan dengan baik.

Fokus koordinasi pencegahan korupsi tahun 2020 masih tetap sama yakni tata kelola pemerintahan, penyelamatan aset daerah, penganggaran covid-19 dan sejumlah aspek lainnya.

“Aplikasi MCP bisa diakses oleh semua pihak sesuai dengan tujuannya masing-masing. Dari BPK, BPKP, menteri keuangan, kemendagri dan pihak lainnya dapat membukanya. Kami ingin pastikan semua yang jadi fokus pencegahan korupsi dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota se-NTT,” jelas Nana.

Dia menyebutkan ada delapan area intervensi atau pendampingan KPK yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.

Sampai dengan saat ini sesuai verifikasi di aplikasi MCP, progres rencana aksi pencegahan untuk NTT mencapai 45 persen, terdiri dari perencanaan dan pengelolaan APBD 76 persen, pengadaan parang dan jasa 37 persen, perizinan terpadu satu pintu 63 persen, kapabilitas APIP 51 persen, manajemen ASN 51 persen, optimalisasi pendapatan daerah 6 persen, dan manajemen aset daerah 31 persen. (*gma

Komentar ANDA?