Kupang – Fraksi NasDem DPRD NTT mengapresiasi keberhasilan Gubernur Viktor Laiskodat karena berhasil melobi pemerintah pusat sehingga daerah ini turut mengelola Taman Nasional (TN) Komodo. Untuk itu, harus ada pencerahan kepada masyarakat terkait dinamika yang berkembang saat.
Ketua Fraksi Nasdem DPRD NTT Alex Ofong mengatakan,TN Komodo dikelola oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam kurun waktu yang sangat lama. Selama itu, NTT tidak menikmati manfaat dari taman nasional tersebut. Hal ini karena pengelolaan taman nasional di Indonesia merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Namun berbanding terbalik ketika Viktor Bungtilu Laiskodat menjabat Gubernur NTT. Viktor sukses melobi pemerintah pusat untuk mengelola Taman Nasional Komodo,” ujar Alex Ofong di Kupang, Rabu (10/8/2022).
Setelah mendapat limpahan kewenangan dari pemerintah pusat, Viktor berhasil meyakinkan pusat untuk menunjuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pelaksana. Bagi Ofong, hal itu adalah sebuah keberhasilan yang harus diapresiasi.
“Fraksi NasDem memberi apresiasi atas perjuangan Gubernur NTT meminta pemerintah pusat untuk secara bersama-sama mengelola Taman Nasional Komodo di Manggarai Barat. Hasilnya kita sudah nikmati hari ini. Selama ini Taman Nasional Komodo ada di kita, tapi karena hanya dikelola oleh pemerintah pusat, maka hasilnya hanya dinikmati oleh pusat,” jelasnya.
Ofong mengatakan, Labuan Bajo kini berstatus destinasi pariwisata super premium, merupakan bagian dari perjuangan tersebut.
Menurutnya, saat ini Labuan Bajo sudah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super premium. Dengan penetapan itu, pemerintah pusat menggelontorkan anggaran triliunan rupiah guna mendukung destinasi pariwisata super premium. “Itu kan bagian dari perjuangan ini, dan komodo sebagai atraksi utama, sebagai satu kesatuan dengan Taman Nasional Komodo, dan itu mau dikelola secara baik oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten Manggarai Barat,” ujarnya.
Ofong mengajak masyarakat bersyukur karena sudah ada MoU antara KLHK dan Pemerintah Provinsi NTT, yang diikuti dengan Perjanjian Kerjasama antara PT Flobamora sebagai BUMD yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi untuk mengelola TNK dan Balai Taman Nasional Komodo mewakili KLHK.
Terkait penundaan penerapan tarif masuk ke Pulau Komodo dan Padar, Fraksi NasDem juga memberikan dukungan penuh.
Menurutnyak, dispenasi sebagai langkah bijak untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat membangun kohesivitas agar kebijakan yang bagus ini bisa dilaksanakan dengan baik, demi mencapai tujuan pelestarian ekosistem dan pariwisata berkelanjutan yang nantinya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
