Kupang–Anggota Komisi XI DPR RI Fery Kase mengatakan fasilitas internet dan listrik menjadi kendala utama dalam perluasan elektronifikasi transaksi keuangan di Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Elektronifikasi di kecamatan saja masih kurang. Banknya juga belum ada. Mungkin yang ada minimal BRI. Kalau tidak ada bank, mesin ATM juga tidak ada,” kata Fery dalam dialog interaktif bertajuk ‘Elektronifikasi Sistem Pembayaran untuk Meningkatkan Efisiensi, Transparansi, Perluasan Akses Dengan Memperhatikan Perlindungan Konsumen’ di Kupang, Rabu (10/5/2017).
Elektronifikasi ialah program pemerintah yang mengubah transaksi dari manual menjadi elektronik, atau dari metode pembayaran tunai menjadi non tunai, dan pelaku transaksi keuangan yang selama ini bersifat eksklusif menjadi inklusif. Elektronifikasi bagian dari implementasi gerakan nasional non tunai (GNNT) yang bertujuan meningkatkan transaksi non tunai di masyarakat.
Menurut Fery, di era digital saat ini, mau tidak mau masyarakat bertransaksi secara elektronik terutama di lokasi-lokasi wisata. Hal ini memudahkan wisatawan yang umumnya datang dari negara maju melakukan transkasi dengan aman.
Karena itu Fery minta pemerintah terus mempersiapkan infrastrutkur yang berhubungan dengan transkasi elektronik. “Kita sedang memikirkan itu. Bersama unsur pemerintah seperti Bank Indonesia, kita sama-sama mempersiapkan infrastruktur,” katanya dalam sosialisasi yang dihadiri puluhan mahasiswa tersebut.
Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTT Naek Tigor Sinaga juga menjadi pembicara dalam dialog tersebut mengatakan negara-negara maju seperti Jepang sudah biasa menggunakan transaksi elektronik seperti saat berbelanja di toko maupun di warung.
“Transaksi elektronik juga sangat bermanfaat mencegah pengembalian uang yang biasanya diganti dengan barang lain seperti permen,” ujarnya.
Menurutnya, struktur geografis NTT yang terdiri dari pulau-pulau, tidak gampang membangun elektronifikasi dan keuangan inklusif. “Harus didukung oleh teknologi,” ujarnya.
Selain itu, jumlah penduduk dan sumber daya manusia (SDM) juga jadi tantangan bagi pemerintah. “Penduduk di kampung masih ragu menggunakan ATM. BI selalu mendorong, tentu dengan peran pemerintah dan pengawasan dari DPR,” ujarnya. (gma)
