KKP Akan Jadikan NTT Model Bisnis Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota

Jakarta – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bakal menjadi model bisnis penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang merupakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Kami berbincang mengenai rencana implementasi kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota, dan perairan NTT termasuk di dalamnya. Alhamdullilah, pak gubernur menyambut baik bahkan mendukung penuh implementasi kebijakan yang dilandasi prinsip ekonomi biru itu,” kata Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dalam pertemuan bersama Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan rombongan di Jakarta, Senin (13/6/2022).

Menurutnya, kebijakan penangkapan terukur merupakan jalan hadirnya distribusi ekonomi yang merata di wilayah pesisir, sebab pelabuhan perikanan di luar Pulau Jawa akan bertransformasi sebagai pusat-pusat ekonomi baru, karena di sanalah ikan tangkapan harus didaratkan.

Kebijakan ini juga menciptakan banyak lapangan kerja untuk masyarakat setempat. “Sinergi memang sangat dibutuhkan dalam upaya membangun sektor kelautan dan perikanan yang maju dan berkelanjutan. Terima kasih bapak gubernur NTT yang sudah datang berkunjung,” kata Menteri Wahyu.

Menteri Wahyu menyebutkan rumput Laut, lobster dan kerapu merupakan komoditas budidaya yang potensial untuk terus dikembangkan di NTT.

“Kami diskusi mengenai rencana pengembangan sektor kelautan dan perikanan di wilayah NTT dengan rumput laut, kerapu dan lobster merupakan komoditas budidaya yang potensial untuk terus dikembangkan di NTT karena kondisi perairannya yang sangat mendukung. Peluang pasar untuk komoditas tersebut juga sangat besar, utamanya untuk ekspor,” ujarnya.

“Saya sampaikan ke bapak gubernur, kami siap memperkuat dukungan sarana prasana sehingga produktivitas dan kualitas hasil budidaya rumput laut, kerapu dan lobster di NTT bisa ditingkatkan,” tambahnya.

Kepada Menteri Trenggono, Laiskodat mengatakan saat ini NTT sedang membangun ekosistem perikanan dan kelautan , yang salah satunya budidaya lobster. Namun, sesuai hasil evaluasi pemerintah dan pengusaha, titik lemah budidaya lobster adalah pakan. “Kami siap dan menyambut baik implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis Kuota, tentunya atas dukungan pak menteri, telah membantu sebagian masalah pembangunan di NTT,” kata Laiskodat.

Sedangkan mengatasi persoalan pakan, Laiskodat pengembangan budidaya kerang sebagai bahan pakan utama lobster. Dengan demikian, pertumbuhan lobster bagus, dan jangka waktu panennya juga masuk dalam periodesasi bisnis.

Sejumlah pejabat Pemprov NTT yang ikut dalam kunjungan gubernur tersebut yakni Plt. Kadis Kelautan dan Perikanan George M.Hadjoh, Kepala Badan Penghubung Donald Izac Staf Ahli Gubernur dokter Messe Ataupah, dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Prisilia Parera. (*/humas/gma)

Komentar ANDA?