Kepala Desa Bipolo Melawan Inspektorat Daerah

Kupang – Kepala desa (kades) Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Theofilus Tapikab menunjukan sikap melawan terhadap panggilan pihak inspektorat daerah (Irda) Kupang untuk memberikan pemahaman terkait dengan pengalihan pekerjaan tanggul dari swakelola kepada pengusaha.

Sekretaris Irda Kupang, Yos Bora’a yang dihubungi lintasntt.com, Kamis (8/8) mengatakan pihaknya sudah menghubungi langsung Kades Tapikab melalui telepon beberapa kali dalam beberapa hari terakhir, namun yang bersangkutan tidak merespon.

Pihaknya kemudian menelepon bendahara desa untuk menyampaikan permintaan Irda tersebut ke kades Tapikab, namun hingga Jumat (9/8) pihak pemdes Bipolo tidak datang ke kantor inspektorat daerah kabupaten Kupang.

“Kami sudah hubungi lewat telepon beberapa kali dari hari Senin untuk datang tapi tidak datang. Karena tidak merespon telepon sehingga Kami telepon bendaharanya untuk sampaikan, bilangnya mau datang tapi sampai hari ini belum datang,” kata Yos Bora’a dari balik telepon. Sikap pemerintah Desa Bipolo tersebut dikatakan akan menjadi catatan tersendiri bagi pihak Irda.

Informasi yang diperoleh lintasntt.com dari salah seorang warga Bipolo Jumat (9/8) bahwa pekerjaan Tanggul tersebut tetap akan diserahkan ke pihak ketiga. Itu berdasarkan kesepakatan rapat pemdes dan unsur terkait di Bipolo.

Warga yang enggan namanya dipublikasi ini mengatakan penggalangan tandatangan tengah dilakukan di Bipolo yang diduga diinisiasi pemdes sebagai pertanggungjawaban administrasi anggaran HOK.

“Kami akan pantau terus, tandatangan itu untuk apa, kami akan lihat juga dilokasi berapa warga yang terlibat dan alat berat yang digunakan itu berapa hari kerja, kami akan tindaklanjuti ini ke aparat hukum kalau nanti kami lihat ada yang tidak beres,” katanya.

Kepala Desa Bipolo yang dihubungi lewat telepon pada Jumat dan Sabtu pekan lalu, tidak merespon panggilan.

Pihak BPD Bipolo lewat Justen Lalan sebelumnya mengatakan Pembangunan Tanggul tersebut untuk membatasi jangkauan air laut masuk kedalam area persawahan.

Tanggul dengan panjang sekitar 500 meter, lebar bawah sekitar 4 meter dan lebar atas sekitar 3 meter tersebut dianggarkan sebesar Rp350 juta dalam APBDes tahun 2024 dengan besaran Harga Orang Kerja (HOK) sebesar Rp270 juta lebih.

Pekerjaan tanggul tersebut kata Justen akan diserahkan ke pihak ketiga, Tonci Kase, atas kesepakatan bersama termasuk sejumlah warga karena dianggap pekerjaan tersebut tak bisa dilakukan secara manual oleh warga.

Sekretaris Irda, Yos Bora’a mengatakan pengalihan pekerjaan ke pihak ketiga tersebut tidak masalah jika RAB pekerjaan tanggul tersebut direvisi. Sehingga akan jelas berapa volume oekerjaan dan anggaran yang menjadi hak pihak ketiga dan berapa yang menjadi hak warga yang terlibat dalam pekerjaan tersebut (Jmb)

Komentar ANDA?