Kupang – Presiden Jokowi sudah melunasi utang rezim presiden sebelumnya sebesar Rp7.000 triliun.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menjadi saksi dalam sengketa pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.
“Beberapa tahun lalu Bapak Jokowi juga sudah melunasi utang warisan sebanyak Rp7.000 triliun. Bapak tahu dari mana uang Rp7.000 tiriliun itu, Bapak Jokowi bisa membayar? karena Bapak Jokowi selama ini melakukan penghematan pengeluaran APBN,” ucap Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, Jokowi melakukan penghematan APBN dengan cara tidak mengunakan anggaran APBN untuk pembangunan negara.
Sebaliknya, Jokowi mensiasati pembangunan negara dari para investor baik dalam maupun luar negeri, sehingga APBN khusus digunakan untuk kepentingan rakyat seperti subsidi, bansos, PMT, PKH dan sebagainya.
Adapun saat ini, utang Indonesia sebanyak Rp8.000 triliun lebih, lanjut Sri, itu cuma 35% dari penghasilan negara. Sesuai aturan, utang negara tidak boleh lebih dari 60% penghasilan negara. Karena itu, utang negara sebesar Rp8.000 itu masih berada itu sangat aman.
“Bapak harus tahu, jadi bapak bilang utang sampai Rp8.000 triliun, seandainya saat ini utang Rp8.000 triliuan lebih. Itu sedikit pak, dibandingkan dengan PDB kita. Itu cuma 35% dari penghasilan kita, penghasilan negara,” jelas Sri Mulyani.
Utang Negara Tidak Dibayar Anak Cucu
Sri Mulyani juga mengatakan, hutang negara tidak pernah dibayar oleh anak cuci warga negara Indonesia.
Sri mencontohkan sejak dari Presiden Soeharto, tidak ada warga yang membayar utang negara. “Dulu kita katakan pak Haro (Presiden Soeharto) utang sampai Rp20.000 triliun, nanti anak cucu nangung,” ujarnya.
Tetapi bagi Sri, Dia tidak pernah merasa menanggung utang negara. “Saya sudah dewasa, sudah besar sudah setua ini, tidak tdak pernah merasa menanggung beban utang negara. Itu hanya kiasan yang diberikan oleh orang-orang yang membenci pemerintah,” kata Sri.
Rumor-rumor yang disampaikan oleh para pembenci pemerintah seperti itu, bertujuan agar masyarakat turut membenci pemerintah.
Dia menyebutkan, selama pemerintah memberikan kesejahteran kepada rakyat dengan gaji dan UMR yang pantas, kemudian memberikan peluang-peluang untuk usaha, punya penghasian setiap bulan dan memberikan lowongon pkerjaan yang sangat banyak, maka tidak ‘terbebani’ oleh utang negara.
apalagi pemerintah memberikan lowongan dengan membuat smelter, proyek-proyek hilirisasi itu akan membuka ratusan ribu lowongan pekerjaan. Hal itu akan memerikan penghasilan yang dinikmati sehingga masyarakat tidak ‘terbebani’ oleh utang negara. (gma)
