Jokowi Ingin Indonesia Swasembada Garam pada 2020

Kupang–Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) yang sekaligus Sosialisasi Pembangunan dan Pengembangan Komoditas Pergaraman di Nusa Tenggara Timur (NTT),  Senin, (30/10/2017).

Rakor ini merupakan tindak lanjut dari upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada garam pada tahun 2020 mendatang.

Dalam rakor tersebut, tak hanya Pemerintah Daerah NTT saja yang diundang, tetapi pihak kementerian terkait seperti, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional.

Hadirnya lintas kementerian ini agar setiap persoalan diselesaikan secara terintegrasi dan holistik, sehingga mendapatkan keputusan yang satu dan bermanfaat bagi masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan mengatakan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan Indonesia harus bisa swasembada garam pada tahun 2020.

“Presiden memerintahkan supaya kita swasembada pada tahun 2020,” kata Menko Luhut.

Untuk mengatasi permasalahan pasokan garam saat ini, Menko Luhut megatakan, bahwa pemanfaatan teknologi yang digunakan harus dapat membantu para petani garam dalam meningkatkan produksi maupun kualitas garam.

Menurut Menko Luhut, hasil inovasi yang dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terkait teknologi garam yang telah diuji cobakan di Kupang, NTT ini, jika produksi garamnya bagus, akan diaplikasikan juga di tempat lain, seperti di Madura dan sentra-sentra garam lainnya.

“Kalau ada nanti langsung kita praktikkan, kita bikin lahan garam satu di Kupang. Kalau bagus, kita bikin lagi di Madura dan sebagainya,” ungkapnya.

Menko Luhut optimis bahwa solusi teknologi yang ditawarkan BPPT bisa mengatasi masalah pasokan garam di Indonesia, bahwa Indonesia tak perlu garam impor lagi. Bukan hanya untuk jangka pendek saja, melainkan untuk jangka panjang. Sehingga costnya akan lebih murah dan tidak lagi berpengaruh pada cuaca. “Itu salah satu rekayasa dari BPPT,” tambahnya. (*)

Komentar ANDA?