Kupang – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS Nusa Tenggara Timur Matamira B. Kale menyebutkan, pada Maret 2023, tiga kota indeks harga konsumen (IHK) di daerah itu mengalami inflasi sebesar 1,26% (mtm). Tiga kota tersebut yakni Kupang, Maumere, dan Waingapu.
Angka itu lebih tinggi dibandingkan Februari 2023 yang mengalami deflasi sebesar 0,66% (mtm), maupun rata-rata Maret dalam 3 tahun terakhir yang mengalami deflasi sebesar 0,26% (mtm).
Tingkat inflasi IHK tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan nasional dan Bali Nusa Tenggara (Balinusra) yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,18% (mtm), dan 0,26% (mtm). Secara tahunan, inflasi gabungan di NTT sebesar 6,57% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional dan Balinusra yang masing-masing tercatat sebesar 4,97% (yoy) dan 5,60% (yoy).
Dilihat dari sumbernya, sumbangan inflasi terbesar berasal dari kelompok komoditas makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil sebesar 0,58% (mtm).
Beberapa komoditas pangan yang mengalami kenaikan antara lain beras, kangkung, daging babi, sawi hijau, dan tomat dengan andil masing-masing sebesar 0,17%; 0,12%; 0,09%; 0,07% dan 0,07%.
Kenaikan harga beras yang terjadi secara nasional juga turut terjadi di NTT, seiring dengan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional, serta adanya gangguan distribusi di tengah kondisi masa panen yang diprakirakan baru akan terjadi pada April hingga Mei.
Kemudian, harga daging babi mengalami peningkatan akibat permintaan yang kembali meningkat menjelang HBKN Paskah setelah sempat menurun di bulan sebelumnya akibat isu virus African Swine Flu (ASF).
Adapun harga komoditas pangan lainnya juga mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat pada momen HBKN. Kemudian, tarif angkutan udara juga mulai meningkat setelah sebelumnya selalu mengalami penurunan sejak Agustus 2022, seiring dengan mobilitas masyarakat yang meningkat pada momen libur nasional di bulan Maret.
Inflasi yang lebih tinggi pada bulan Maret 2023 tertahan oleh deflasi pada sebagian komoditas, di antaranya telur ayam ras, daging ayam ras, cabai rawit, ikan tongkol dan wortel dengan andil masing-masing sebesar -0,05%; -0,03%; -0,03%; -0,03%; dan -0,02%.
Penurunan pada komoditas daging dan telur ayam ras terjadi seiring dengan meningkatnya pasokan baik dari peternak lokal maupun pasokan ayam beku dari luar NTT. Kemudian, cabai rawit dan wortel juga mengalami penurunan harga seiring dengan produksi petani yang meningkat.
Selanjutnya, dari tiga kota pengukuran inflasi di Provinsi NTT, seluruhnya mengalami inflasi. Kota Kupang, Maumere, dan Waingapu masing-masing mengalami inflasi sebesar 1,30% (mtm), 1,09% (mtm), dan 1,00% (mtm).
Adapun secara tahunan, Kota Kupang mencatat inflasi tertinggi yakni sebesar 6,84% (yoy), diikuti oleh Kota Kupang sebesar 6,39% (yoy) dan Waingapu sebesar 4,41% (yoy). Waingapu menjadi satu-satunya kota di Provinsi NTT yang mencatatkan inflasi tahunan di bawah inflasi nasional pada Maret 2023.
Nilai Tukar Petani
Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi NTT pada Maret 2023 tercatat sebesar 95,98, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 95,70.
Kenaikan NTP ini didorong oleh meningkatnya NTP subsektor tanaman pangan dan hortikultura. Kenaikan NTP pada bulan Maret 2023 didorong oleh kenaikan harga pada komoditas beras, kangkung, sawi hijau, tomat, dan cabai merah.
Meskipun demikian, NTP yang tercatat masih di bawah indeks 100 mengindikasikan bahwa biaya hidup dan biaya produksi yang dibayar oleh petani lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang diterima dari penjualan produk.
Akselerasi program pengendalian inflasi perlu terus didorong melalui penguatan sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai wilayah. Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di wilayah Provinsi NTT menunjukkan komitmen tersebut melalui sinergi program pengendalian inflasi.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Donny Heatubun mengatakan, upaya yang telah dilakukan sepanjang bulan Maret antara lain rapat teknis TPID dan koordinasi tim satgas pengendalian inflasi Kota Kupang, gerakan pasar murah tanggap inflasi Kota Kupang di 3 pasar utama Kupang, masjid, gereja, dan car free day yang dilakukan secara simultan dengan SPHP oleh Bulog di kelurahan-kelurahan.
Selain itu, kegiatan pasar murah dan sidak pasar jelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri di seluruh kabupaten/kota, serta High Level Meeting (HLM) TPID Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Belu, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, dan Rote Ndao.
Sinergi dan kolaborasi dalam melakukan extra effort koordinasi kebijakan pengendalian inflasi perlu terus dilanjutkan dengan pemerintah daerah, Bulog, maupun mitra strategis lainnya melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta keberlanjutan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di seluruh NTT.
Menurutnya, ke depan, Bank Indonesia memprakirakan inflasi inflasi IHK dapat kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada semester II 2023. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT juga akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan terkendalinya inflasi tersebut. (*)
Editor: Gamaliel
