Kupang–Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) Ibrahim Agustinus Medah mengatakan PT Indofood berniat memasok ubi ungu mencapai 10 ton per hari.
Ibrahim mengatakan itu kepada wartawan seusai menerima kunjungan dari PT Indofood di kebun ubi ungu miliknya di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Kamis (23/3).
Dia menyebutkan perusahaan milik Sudono Salim itu membutuhkan ubi ungu dari NTT untuk pengolahan berbagai jenis bahan makanan. “”Mereka (PT Indofood) membutuhkan sekitar 10 ton per hari, dan saya optimistis NTT
sanggup memenuhi permintaan itu,” ujarnya kepada wartawan.
Medah yang juga maju calon gubernur NTT periode 2018-2023 dari Partai Golkar mengatakan Indofood membutuhkan 300 ton ubi unggu per bulan, dari jumlah itu, perusahaan tersebut akan membeli 100 ton dari NTT. Harga ubi ungu di pasar tradisional di daerah itu mencapai Rp10.000 per kilogram (kg).
Dia mengatakan ada pabrik milik perusahaan tersebut di Jawa Barat telah memesan ubi ungu. Pabrik itu membutuhkan 40 ton ubi ungu per hari atau 1.200 ton per bulan. “Ubi ungu diolah sebelum diekspor ke Jepang dan Korea sehingga pasar ubi ungu terbuka luas di dalam negeri maupun luar negeri,” ujarnya.
Karena itu ia mendorong warga untuk terus membudidayakan ubi ungu. Saat ini Ibrahim telah mengembangkan ubi unggu hingga ribuan hektare di seluruh kabupaten di NTT termasuk di kebun di Noelbaki tersebut.
Karena masih tahap budidaya, ia mengaku belum siap melayani permintaan tersebut. Medah ingin pengolahan ubi ungu dilakukan di NTT sebelum dipasarkan. Hal ini sesuai komitmen awal yakni pembangunan industri
berbasis pertanian dilakukan di NTT. “Jika industri dibangun di NTT, masyarakat akan menikmati nilai tambahnya,” kata Dia.
Adapun kebun ubi ungu di daerah itu pernah dijadikan lokasi studi lapangan mahasiswa dari Univesity of Queensland Australia. Mereka terutama mempelajari sistem pertanian lahan kering menggunakan irigasi tetes.
Mahasiswa Fakultas Pertanian dari universitas di Indonesia juga sudah datang ke sana.
Ibrahim mengatakan 80 persen penduduk NTT bekerja sebagai petani, karena itu kebijakan pemerintah daerah mesti berpihak kepada petani. “Pemerintah harus memfasilitasi masyarakat serta membangun embung dan waduk di seluruh desa bahkan sampai ke dusun-dusun,” kata Dia. Air yang ditampung di embung akan dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian.
Menurut Dia pemerintah daerah juga mesti membeli peralatan pertanian untuk membantu mengolah lahan pertanian warga. “Jika pengolahan lahan dilakukan secara manual seperti saat ini sangat terbatas,” kata Dia. (sumber: Media Indonesia)
