Indikasi Praktek Upeti Untuk Pak Kadis

Kupang – Zaman kerajaan dulu ada istilah upeti untuk raja sebagai pimpinan kerajaan. Upeti adalah salah satu kewajiban rakyat yang rutin diberikan dalam periode tertentu. Upeti itu berupa hasil kerja dari rakyat yang sebagiannya diberikan kepada raja sebagai simbol pengakuan kekuasaan sang raja.

Fakta itu belum terhapus. Praktik semacam upeti itu masih terjadi meski peradaban telah jauh berjalan hingga terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia, yang pada 17 Agustus 2024 genap berusia 79 tahun.

Praktik upeti di zaman ini berbeda dengan dulunya jika dilihat dari apa bentuk upetinya. Jika dulunya berbentuk barang berupa natura hasil pertanian, perkebunan dan hasil jerih payah kaum jelata lainnya maka dijaman ini berupa uang atau materi.

Seperti yang diungkap sumber terpacaya dari lingkup aparatur negara di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selasa (3/9/2024) kepada lintasntt.com, sumber menyebutkan ada indikasi praktik semacam pemberian upeti berupa uang dari sejumlah pejabat bawahan salah satu dinas kepada kepala dinas mereka.

Indikasi pemberian uang dalam periode tertentu ini, diduga terpraktik di salah satu dinas penting di Kabupaten Kupang pada tahun 2020 hingga 2021 lalu.

Sumber menyebutkan setiap kali pencairan dana, ada indikasi potongan lima persen dari jatah anggaran masing-masing unit kerja dinas yang diserahkan ke kadis. “Potongan lima persen itu wajib bro, kalau tidak mau akan dijadikan staf biasa, itu ancamannya bro,”kata sumber.

Besaran setoran dari para kepala unit kerja ke sang kadis kata sumber bervariasi ada yang besarannya ratusan ribu bahkan jutaan rupiah tergantung besaran dana operasional untuk unit kerja tersebut.

Ada sejumlah pimpinan unit kerja yang membangkang kebijakan pak kadis tersebut dan hasilnya pimpinan unit yang bersangkutan dijadikan staf biasa alias nonjob di sejumlah organisasi perangkat daerah lainnya.

Praktik ala raja tersebut terendus pihak aparat penegak hukum dan kini tengah ditelusuri karena dianggap sebagai praktik Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam jabatan. “Modusnya bro, ya potongan lima persen tadi. itu kan uang negara yang diambil untuk kepentingan pribadi. Korupsi namanya bro dan itu terjadi karena kolusi,” kata sumber.

Dalam dua tahun anggaran total uang negara yang diselewengkan dengan modus ala upeti itu mencapai ratusan juta dari hampir sepuluh unit kerja tekhnis. Benar atau tidaknya indikasi ini, cepat atau lambat bakal diungkap oleh aparat penegak hukum. (Jmb)

Komentar ANDA?