Hashim: Kesenjangan Ekonomi Warisan Pemerintahan Sebelumnya

Kupang–Pelaku ekonomi nasional Hashim S Djojohadikusumo mengatakan kesenjangan ekonomi yang terjadi saat adalah warisan pemerintahan sebelumnya.

Sebanyak 49% harta dan 72% tanah di Indonesia dikuasai oleh satu persen rakyat, serta empat orang terkaya di Indonesia memiliki harta dan penghasilan melebihi harta dan penghasilan 100 juta warga. Kondisi tersebut membuat rengking kesenjangan Indonesia sesuai data Bank Dunia nomor tiga terendah dari 193 negara.

Hashim mengatakan itu saat menyampaikan kuliah umum bertajuk Paradoks Ekonomi Indonesia di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara di Kupang, Senin (11/6) petang.

Ada tiga hal yang ditekankan Hashim di hadapan ratusan mahasiswa dan dosen di sekolah tinggi tersebut sistem ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Dia menyebutkan selama 10 tahun terakhir anggaran pendidikan sudah dinaikan. Di pemerintahan Presiden Joko Widodo anggaran pendidikan naik mencapai Rp440 triliun. Dari jumlah itu, Rp260 triliun dikendalikan bupati dan wali kota. Mamun kualitas pendidikan tidak mengalami peningkatan secara signifikan.

“Kan begitu banyak kepala daerah, anggaran pendidikan tidak dipantau secara ketat dan mereka (bupati dan wali kota) curi dana itu,” kata Hashim. Sehingga yang terjadi ialah pendidikan tidak berkembang. “Ini tanggungjawab semua pimpinan dan kita,” lanjutnya.

Terkait masalah kesehatan, Hashim mengapresiasi langkah menteri kesehatan memberikan perhatian khususterhadap penanggulangan gizi buruk di 100 kabupaten dari 530 kabupten dan kota di Indonesia. Namun Dia mengingatkan kasus gizi buruk terjadi di seluruh daerah.

Di provinsi kaya seperti di Jawa Timur, menurut Hashim, prosentase gizi buruk di sejumlah kabupaten seperti Lamongan, Sidoarjo, dan Jember rata-rata mencapai 49-52%.

Hashim menyebutkan pemerintahan sebelumnya tidak menanggapi kasus gizi buruk, padahal menurut Dia, Ketua Prabowo Subianto yang pada 2006 menjabat Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKT) pernah mengingatkan pemerintah soal masalah gizi buruk yang ketika itu merata di seluruh Indonesia.

“Pemerintah waktu itu tidak banyak perhatian utnuk menanggulangi gizi buruk. Ada alokasi dana tapi sedikit. Tahun ini pemerintahan baru melakukan penanganan gizi buruk,” ujarnya. (gma)

Komentar ANDA?