Kupang – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami deflasi sebesar -0,24% (mtm) atau inflasi 2,41% (yoy) dan level inflasi ini terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1%.
Kepala Bank Informasi Perwakilan NTT, Agus Sistyo Widjajati di Kupang, Senin (4/6) mengatakan deflasi tersebut sesuai laporan Badan Pusat Statistik (BPS) NTT Mei 2024.
Deflasi disebabkan penurunan harga sejumlah komoditas seperti beras, ikan kembung, angkutan udara, ikan tembang, dan ayam hidup.
Secara spasial, Maumere menjadi satu-satunya wilayah pengukuran IHK di NTT yang mengalami inflasi dengan tingkat inflasi sebesar 0,21% (mtm), sedangkan deflasi terjadi pada 4 wilayah pengukuran Indeks Harga Konsumen (IHK) lainnya dengan Kota Kupang dengan deflasi terdalam sebesar -0,35% (mtm).
Beras dan angkutan udara menjadi penyumbang deflasi Mei 2024. Komoditas beras kembali menjadi komoditas utama penyumbang deflasi bulanan di NTT, melanjutkan deflasi yang terjadi bulan lalu.
Deflasi beras terjadi pada seluruh wilayah pengukuran IHK di NTT. Kondisi ini seiring dengan perkembangan rata-rata harga beras di tingkat grosir dan eceran yang turun masing-masing sebesar 1,55% (mtm) dan 5,56% (mtm) di NTT, sejalan dengan nasional yang turun sebesar 3,11% (mtm) dan 3,59% (mtm).
Sementara itu, deflasi angkutan udara seiring dengan normalisasi tarif angkutan udara pasca HBKN Idul Fitri. Bawang merah dan tomat kembali alami inflasi. Tingkat inflasi bawang merah meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi ini turut dipengaruhi gagal panen pada sentra bawang merah di Jawa Tengah.
Di sisi lain, produksi lokal NTT masih belum dapat mengakomodir permintaan pasar seiring dengan baru dimulainya musim tanam bawang merah di Kabupaten Rote Ndao sebagai salah satu daerah sentra di NTT.
Meskipun demikian, masuknya pasokan bawang merah dari Makassar dan Bima, diharapkan dapat menjadi buffer sebelum memasuki panen raya di sekitar triwulan III. Sementara itu, tomat kembali menjadi komoditas pendorong inflasi, meskipun dengan tingkat inflasi yang lebih rendah. Inflasi hortikultura, khususnya perlu mendapatkan perhatian khusus di tengah risiko peralihan musim pasca El Nino.
“TPID Provinsi NTT berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan sinergi 4K dan GNPIP untuk kolaborasi dalam pengendalian inflasi di Provinsi NTT melalui berbagai strategi untuk mendorong ketahanan pangan,” ujarnya.
Menurut Agus, sinergi yang telah terjalin pada sejumlah kegiatan pengendalian inflasi dan upaya mendorong ketahanan pangan di Provinsi NTT perlu kembali diperkuat. Masifnya pelaksanaan gerakan pangan murah di Provinsi NTT, dapat diperkuat dengan pengembangan program digitalisasi data dan informasi pangan untuk mendukung optimalisasi Kerja sama antardaerah (KAD). Data neraca pangan yang akurat dan terkini merupakan syarat utama terbentuknya KAD yang berkelanjutan menuju provinsi. (*/gma)
