Politik

Gubernur NTT Perintahkan Bupati Mendata Seluruh Keluarga Miskin

Soe – Gubernur NTT Viktor Laiskodat memerintahkan seluruh bupati dan wali kota mendata nama-nama keluarga miskin di daerah mereka masing-masing.

Pendataan nama keluarga miskin bertujuan agar program pengentasan kemiskinan yang gulirkan pemerintah, fokus kepada keluarga yang sudah terdata tersebut. Pendataan juga meliputi luas lahan garapan bersama hasil produksi per musim panen.

“Data nama KK miskinnya, data lahannya sehingga fokus anggaran itu kepada mereka yang miskin itu. Mereka yang kelola lahannya, mereka yang tanam dan mereka yang panen,” kata Laiskodat saat memimpin Rapat Kerja Penyamaan Program Bersama Para Bupati se-Daratan Timor di Soe, ibu kota Kabupaten Timor Tengah Selatan, seperti dikutip dari siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT, Senin (9/8/2002).

Menurut Laiskodat, setelah keluarga miskin terdata, anggaran untuk penanganan kemiskinan akan lebih fokus. Nantinya, pemerintah mengembangkan tanaman jagung, sorgum, kelor dan membangun kelompok usaha bersama ayam. “Segera mendapatkan data orang miskin detail terkait nama dan luas lahan,” tandas Laiskodat.

Menurutnya, jika penanganan kemiskinan dikerjakan secara baik, pada 2023, prosentase kemiskinan NTT akan turun signifikan. Sesuai data BPS, penduduk miskin NTT berjumlah 1.131,62 ribu orang atau 20,05%.

Dengan demikian, pada 2023, pemerintah sudah bisa menghitung hasil panen dari masing-masing lahan pertanian keluarga miskin. “Kalau dikelola dengan baik, pasti angka kemiskinan di NTT akan turun di tahun 2023. Karena dengan hasil panen yang diperolah para KK miskin, angka pendapatannya meningkat, dan kemiskinan menurun,” ujarnya.

Dia juga minta penanganan kemiskinan dan stunting akan dilakukan dengan sistem kolaborasi, membangun kesepakatan bersama mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. “Mau tidak mau harus kita kerjakan. Dan ini perintah, harus dilakukan,” tegasnya.

Staf khusus Gubernur NTT Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daniel Kameo mengatakan, sebanyak 80% penilaian BPS tentang angka kemiskinan di NTT terletak pada makanan. “Jadi kalau Gubernur bilang kalau fokus pada pertanian, orang miskin kita bisa keluar dari kemiskinannya,” tandasnya. (mi/gma)

Komentar ANDA?

Canra Liza

Recent Posts

Jelang Perayaan Natal dan Tahun Baru, GM PLN NTT Pastikan Pasokan Listrik Di Daerah Perbatasan RI-RDTL Aman

Kupang - Dalam rangka memastikan kesiapan pasokan listrik menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025…

5 hours ago

DPRD Kota Kupang Ingkar Janji Terkait RDP Penutupan Akses Jalan di Namosain

Kupang - DPRD Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) disebut telah mengingkari janji soal agenda…

21 hours ago

Pemkot Kupang Gelar Sosialisasi Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah 2024

Kupang - Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menggelar Sosialisasi Ekosistem…

24 hours ago

BI NTT Proyeksikan Kebutuhan Uang Tunai Natal dan Tahun Baru Rp1,3 Triliun

Kupang - Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memproyeksikan kebutuhan uang kartal pada…

24 hours ago

Sambut Natal, PLN UIP Nusra Gelar Penyampaian Nilai Ganti Kerugian Pengadaan Tanah PLTP Ulumbu 5-6 Poco Leok

Ruteng - PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) melaksanakan kegiatan Penyampaian…

2 days ago

Pajak Kendaraan Bermotor di NTT Turun Jadi 1,2 Persen

Kupang - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di NTT yang semula 1,5 persen dari pokok pajak,…

2 days ago