Soe – Gubernur NTT Viktor Laiskodat memerintahkan seluruh bupati dan wali kota mendata nama-nama keluarga miskin di daerah mereka masing-masing.
Pendataan nama keluarga miskin bertujuan agar program pengentasan kemiskinan yang gulirkan pemerintah, fokus kepada keluarga yang sudah terdata tersebut. Pendataan juga meliputi luas lahan garapan bersama hasil produksi per musim panen.
“Data nama KK miskinnya, data lahannya sehingga fokus anggaran itu kepada mereka yang miskin itu. Mereka yang kelola lahannya, mereka yang tanam dan mereka yang panen,” kata Laiskodat saat memimpin Rapat Kerja Penyamaan Program Bersama Para Bupati se-Daratan Timor di Soe, ibu kota Kabupaten Timor Tengah Selatan, seperti dikutip dari siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT, Senin (9/8/2002).
Menurut Laiskodat, setelah keluarga miskin terdata, anggaran untuk penanganan kemiskinan akan lebih fokus. Nantinya, pemerintah mengembangkan tanaman jagung, sorgum, kelor dan membangun kelompok usaha bersama ayam. “Segera mendapatkan data orang miskin detail terkait nama dan luas lahan,” tandas Laiskodat.
Menurutnya, jika penanganan kemiskinan dikerjakan secara baik, pada 2023, prosentase kemiskinan NTT akan turun signifikan. Sesuai data BPS, penduduk miskin NTT berjumlah 1.131,62 ribu orang atau 20,05%.
Dengan demikian, pada 2023, pemerintah sudah bisa menghitung hasil panen dari masing-masing lahan pertanian keluarga miskin. “Kalau dikelola dengan baik, pasti angka kemiskinan di NTT akan turun di tahun 2023. Karena dengan hasil panen yang diperolah para KK miskin, angka pendapatannya meningkat, dan kemiskinan menurun,” ujarnya.
Dia juga minta penanganan kemiskinan dan stunting akan dilakukan dengan sistem kolaborasi, membangun kesepakatan bersama mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. “Mau tidak mau harus kita kerjakan. Dan ini perintah, harus dilakukan,” tegasnya.
Staf khusus Gubernur NTT Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daniel Kameo mengatakan, sebanyak 80% penilaian BPS tentang angka kemiskinan di NTT terletak pada makanan. “Jadi kalau Gubernur bilang kalau fokus pada pertanian, orang miskin kita bisa keluar dari kemiskinannya,” tandasnya. (mi/gma)
Kupang - Dalam rangka memastikan kesiapan pasokan listrik menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025…
Kupang - DPRD Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) disebut telah mengingkari janji soal agenda…
Kupang - Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menggelar Sosialisasi Ekosistem…
Kupang - Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memproyeksikan kebutuhan uang kartal pada…
Ruteng - PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) melaksanakan kegiatan Penyampaian…
Kupang - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di NTT yang semula 1,5 persen dari pokok pajak,…