“ITU Gubernur NTT saya minta berdiri,” kata Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan sekitar 500 warga Indonesia di Belanda pada 22 April lalu.
Saat melihat Gubernur NTT Frans Lebu Raya berdiri dari tempat duduknya, Presiden pun berujar, “Ini gubernur yang paling sering telepon saya. Saya sudah kasih tujuh bendungan masih minta lagi-minta lagi. Karena memang butuh, ya, kita kasih lagi,” ujar Jokowi.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum NTT Andre Koreh yang mendampingi Gubernur NTT saat itu mengisahkan Presiden juga pernah menyampaikan pernyataan yang sama saat peletakan batu pertama Bendungan Raknamo di Kupang pada Desember 2014. Malah, ketika itu Jokowi menyebutkan tidak ada gubernur yang berani menelepon dia, kecuali NTT.
Pernyataan seperti itu, dilihat Andre, sebagai bukti kedekatan emosional yang terjalin antara seorang presiden dan gubernurnya. “Akan tetapi, sejauh mana kedekatan itu, saya tidak punya kapasitas menjawab,” kata dia saat ditemui Media Indonesia di Kupang, Rabu (11/5).
Bagi Andre, bukan kedekatan itu yang kemudian membuat NTT kedapatan jatah tujuh bendungan, tetapi konsep Presiden membangun Indonesia dari pinggiranlah yang menjadi alasannya.
Selama ini, pembangunan NTT tertinggal jauh jika dibandingkan dengan daerah lain sehingga tidak salah jika saat ini Presiden mengalokasikan anggaran besar bagi provinsi di timur Indonesia, sesuai dengan apa yang dijanjikan saat kampanye pilpres.
Sebagai gambaran, alokasi anggaran pembangunan bendungan di NTT ternyata jauh tertinggal dari provinsi tetangga, Nusa Tenggara Barat (NTB). Saat ini, NTB telah memiliki 16 bendungan. NTT hanya kebagian satu bendungan, yakni Tilong di Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, yang diresmikan pada 1999. Bendungan itu menampung 539 juta meter kubik air per tahun.
Di NTT, dua dari tujuh bendungan yang didanai pemerintah pusat kini dalam proses pembangunan, yakni Bendungan Raknamo dan Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu. Lima bendungan berikutnya yang akan dibangun sampai 2019 ialah Napungete, Lambo, Temef, Kolhua, dan Manikin.
“Idealnya NTT memiliki 70 bendungan untuk memenuhi defisit air 1,5-2 miliar meter kubik per tahun. Itu belum termasuk 100 embung irigasi, 3.000 sumur bor, dan 4.000 embung kecil. Sudah bangun 900 embung kecil tetapi yang berfungsi dengan baik kurang dari 200 embung,” ujarnya.
Lalu, adakah hubungan antara telepon gubernur dan disetujuinya permintaan pembangunan bendungan? Entahlah. Namun, menurut Andre, kedekatan itu sejatinya harus bermanfaat demi hajat hidup orang banyak. (penulis: Palce Amalo/Media Indonesia)
