Kupang – Forum Anak Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2025-2027 resmi terbentuk, Kamis (27/3/2025).
Forum Anak Kabupaten Kupang dikukuhkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP2KB PJA) Kabupaten Kupang, dr.Tjokorda Sri Febriana Swastika di Hotel New Aston Kupang.
Kegiatan tersebut dirangkai dengan Pelatihan Kepemimpinan Bersama Area Programme Manager World Vision International (WVI)I Timora, Berwadin Ibrani Simbolon.
Pengurus Forum Anak Kabupaten Kupang berjumlah 53 orang yang mewakili seluruh kecamatan di Kabupaten Kupang, diketuai oleh Agustin Nassa dan Sekretaris Navi Alvary Welmince Lao.
“Forum anak ini menjadi wadah aspirasi penyampaian pendapat anak wadah juga bagi anak dalam pengembangan minat dan bakatnya,” kata dr Tjokorda Sri Febriana Swastika saat mengukuhkan forum anak tersebut.
Anak-anak yang tergabung dalam forum anak ini, bisa mengembangkan kemampuan lain seperti kepemimpinan sehingga bisa mewujudkan anak-anak yang unggul dan berkarakter.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kupang sangat mendukung terbentuknya forum anak karena merupakan wadah yang positif dalam rangka peningkatan kapasitas anak.
Karena, sudah menjadi kewajiban bagi orang tua dan masyarakat, serta pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk menjamah, melindungi dan memenuhi hak anak.
Pada kesempatan tersebut, sejumlah anak minta Pemerintah Kabupaten Kupang memperbaiki akses jalan dan jembatan menuju sekolah mereka, termasuk memperbaiki fasilitas sekolah,dan menyedikan beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu, seperti Program Indonesia Pintar (PIP). “Harapan kita pada Perayaan Kemerdekan Indonesia tahun 2025, digelar berbagai perlombaan untuk menjaring bakat anak-anak,” kata Vanisa Welkis, anggota Forum Anak dari Kecamatan Kupang Timur
Mereka juga minta Pemerintah Kabupaten Kupang menyediakan ruagan yang dimanfaatkan sebagai sekretariat Forum Anak Kabupaten Kupang, akses internet, komputer dan peningatan kemampuan berbahasa Inggris bagi anak-anak yang tinggal di wilayah terpencil.
“Melihat banyaknya perkawinan usia anak, kami minta pemerintah agar ada anggaran sosialisasi perkawinan usia anak di tingkat desa,” tambah anggota forum anak lainnya. (*/gma)
