Kupang – Sebagai tetangga terdekat, ternyata Australia bukanlah sebuah negara tetangga yang baik. Justru Australia merupakan musuh dalam selimut yang selalu terlihat manis kepada Indonesia meski sesungguhnya negara Kanguru ini telah berulang kali memperdaya Indonesia.
“Australia bukanlah sebuah negara tetangga yang baik. Australia berulang kali memperdaya Indonesia dalam menjalin hubungan kerjasama kedua negara. Mulai dari lepasnya Timor Timur (sekarang negara Timor Leste) 1999 silam, tragedi tumpahan minyak Montara 2009 silam, hingga pencaplokan Pulau Pasir menjadi bukti niat jahat Australia menjalin kerjasama dengan Indonesia,” kata Ketua Yayasan Peduli Timor Barat, Ferdi Tanoni dalam pernyataan tertulis kepada wartawan, Selasa (25/10/2022).
Mantan agen imigrasi Australia ini menyebut pada tahun 1997 itu ada sebuah Perjanjian Australia-Indonesia diteken oleh Alexander Downer-Menlu Australia dan Ali Alatas-Menlu Indonesia di Perth-Australia Barat yang disebut dengan Perjanjian Australia-Indonesia tentang Zona Ekonomi Eklusif dan Batas-batas Dasar Laut Tertentu.
Perjanjian tahun 1997 ini sambung Ferdi Tanoni memuat sebelas pasal dan pasal 11 berbunyi: “Perjanjian ini harus Diratifikasi dan akan Mulai Berlaku pada Tanggal Pertukaran Piagam-piagam Ratifikasi”
“Hanya saja, perjanjian ini tidak pernah diratifikasi hingga detik ini dan tidak mungkin bisa diratifikasi lagi,” tegas Ferdi Tanoni.
Yang menjadi pertanyaan kata Ferdi Tanoni, siapakah pembuat Peta Indonesia ini? Dan peta ini dibuat pada bulan apa dan tahun berapa kemudian dicetak serta diedarkan ?
Peraih penghargaan Nasional Untuk Keadilan Sipil (Civil Justice Award) 2013 dari Aliansi Pengacara Australia/”>Australia terkait dengan perjuangannya membela masyarakat kecil yang terkena dampak pencemaran minyak di Laut Timor kembali menegaskan bahwa selama ini Pemerintah Australia secara sepihak telah menggunakan perjanjian yang tidak pernah diratifikasi ini untuk melakukan berbagai macam intimidasi terhadap bangsa Indonesia di Laut Timor.
“Supaya masyarakat dunia mengetahui bahwa, saya (Ferdi Tanoni) mendapat Hak Masyarakat Adat Timor, Rote, Sabu dan Alor di Laut Timor dan Gugusan Pulau Pasir pada tahun 2003 yang sudah 20 tahun lamanya,” beber Ferdi Tanoni.
Karena itu, penulis buku Skandal laut Timor: sebuah barter politik ekonomi Canberra-Jakarta? menambahkan apabila barang siapa yang mencetak Peta Indonesia ini tidak berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya maka jelas ini adalah sebuah perbuatan melawan hukum.
“Kami, masyarakat Adat di Laut Timor sangat meragukan dan sangat tidak percaya terhadap Peta Indonesia yang diberitakan sebagai asli. Kami, Masyarakat Adat Laut Timor tetap akan menuntut hak kami,” ujarnya. (gma)
