Kupang – Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur NTT Melkiades Laka Lena – Johni Asadoma memaparkan visi-misi dan program kerjanya dalam debat perdana Pilgub NTT yang berlangsung di Millenium Ballroom, Jalan Timor Raya, Rabu (23/10/2024) malam.
Pemaparan visi-misi dilakukan bergantian oleh Melki-Johni. Melki Laka Lena mengatakan, Provinsi NTT masih tertinggal dengan provinsi lain. Karena itu, sesuai visi-misi Melki dan Johni, NTT ke depan harus lebih maju, lebih sehat, lebih cerdas, sejahtera dan berkelanjutan.
Menurut Melki, peran birokrasi sangat penting, betul-betul sesuai dengan undang-undang yakni membangun, melayani dan melakukan pemberdayaan. “Kami pastikan bahwa semuanya kami kerjakan sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok pemerintah NTT, ” tegas Melki Laka Lena.
Melki menjelaskan, saat masih menjadi wakil rakyat di DPR, ia bersama pemerintah membuat undang-undang yang membebaskan surat tanda registrasi (STR) bagi tenaga Kesehatan agar mereka dapat melayani masyarakat dengan baik.
Melki juga memperjuangkan pembangunan Rumah Sakit Pusat Ben Mboi di Kupang dengan anggaran Rp3 triliun, saat ini sudah dinikmati oleh seluruh masyarakat NTT dan Balai Latihan Kerja yang telah membantu banyak tenaga kerja NTT, baik yang bekerja di NTT maupun di luar negeri, serta BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. “Kita mendorong adanya 100.000 pekerja bisa dijangkau dengan BPJS ketenagakerjaan,” ujarnya.
Ke depan, Melki-Johni mendorong hilirisasi produk non tambang akan didorong untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Salurkan TPP ASN
Saat menyampaikan visi-misi, Cawagub Johni Asadoma menyebut reformasi birokrasi menjadi langkah penting untuk memastikan pemerintahan yang efektif, efisien, tranparan dan bebas korupsi, serta pembangunan yang berkualitas.
Johni juga memastikan, jika ia dan Melki Laka Lena terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selama ini
tersendat, akan disalurkan.
Johni mengatakan, saat menjadi Kapolda NTT, sudah ada tindak pidana perdagangan orang (TPPO) hingga kekerasan dan pelecehan seksual merupakan masalah serius di NTT.
Sebagai pimpinan tertinggi Polri di NTT kasus-kasus tersebut ditangani secara serius “Tahun 2023, kami berhasil menetapkan 53 orang sebagai tersangka kasus TPPO,” ujarnya.
Dari pengalaman tersebut, saat menjabat gubernur dan wakil gubernur NTT, Melki-Johni akan memrioritaskan pendekatan pencegahan dan memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi, tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk kepala desa,” ujarnya.
Untuk itu, Johni mengajak semua pihak bersama pasangan Melki-Johni bekerjasama membangun NTT Maju, Sejatera, Cerdas dan Berkelanjutan. (gma)
