Biro Administrasi Pimpinan Gelar Bakohumas Antisipasi Dampak La Nina

Kupang – Dalam upaya mensosialiasasikan pada masyarakat untuk menghadapi musim pancaroba dan fenomena alam La Nina, maka Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT menggelar pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) pada Jumat (26/11) di Hotel Sasando Kupang.

Bakohumas tersebut dilaksanakan dengan tema “Kesiapsiagaan Kita Memasuki Musim Pancaroba dan menghadapi Fenomena Alam La Nina Di Nusa Tenggara Timur”.

Pemateri dalam kegiatan tersebut yaitu : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT, Ambrosius Kodo dengan materi  “Siaga La-Nina Di NTT Tahun 2021-2022”, bersama Kepala Stasiun Klimatologi Kelas II Kupang Rahmatulloh Adji, dengan materi “Dampak La Nina Dan Langkah Antisipasinya”. Tampil sebagai moderator yakni Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Dr. Dra. Diani T. A. Ledo, SE, M. Si.

Dalam sambutan Gubernur NTT yang dibacakan oleh Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dra. Bernadeta Usboko, M.Si mengatakan, pentingnya keterlibatan pemerintah dalam sinergitas kelembagaan untuk mengambil langkah antisipatif datangnya bencana. “Potensi terjadinya cuaca ekstrim dan fenomena alam La Nina tentunya harus segera diantisipasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur, terutama dengan memperkuat lembaga-lembaga terkait sebagai langkah prevensi, dan keterlibatan dari seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta memberi kontribusi terhadap langkah-langkah antisipatif,” jelasnya.

“Bencana alam memang tak bisa ditolak tapi dapat diprediksi. Dalam kasus Seroja beberapa waktu lalu, BMKG telah memberikan peringatan beberapa jam sebelum kejadian. Kita ingat betul bahwa empat sampai lima hari sebelum Seroja menyerang, mayoritas wilayah Nusa Tenggara Timur diterpa hujan lebat disertai angin kencang. Awasan mewanti dari BMKG beberapa hari tersebut, selalu diinformasikan ke publik, dan ini merupakan sebuah langkah yang tepat,” ungkap Bernadetha yang juga adalah Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejaheraan.

Penanggulangan bencana daerah bukan hanya dilakukan oleh pihak pemerintah saja, akan tetapi juga dilaksanakan oleh masyarakat, lembaga usaha dan berbagai pihak yang terkait dengan penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, sumber daya manusia dengan kapasitas yang memadai, serta pemanfaatan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mutlak diperlukan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT Ambrosius Kodo dalam materinya menyampaikan, pentingnya tindakan untuk pengurangan resiko bencana. “Kita semua harus aktif dengan tindakan pengurangan resiko bencana. Mengaktifkan layanan informasi terkait cuaca dan peringatan bencana. Bencana tidak memandang kelas, golongan dan bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja,” tegasnya.

“Semua pihak harus, terus memantau dan memperhatikan perkembangan cuaca dengan mengacu pada peringatan dini dari BMKG, menegaskan status peringatan bencana di wilayah masing-masing (kabupaten/kota) yang meliputi siaga-tanggap dan transisi darurat, memastikan peringatan dini cuaca dapat tersampaikan ke warga masyarakat mulai dari pemerintah kabupaten hingga masyarakat desa, memanfaatkan media komunikasi bersama lembaga terkait seperti Polri dan TNI,” jelasnya.

Ambrosius juga menjelaskan pentingnya pentingnya langkah-langkah menetapkan rambu-rambu daerah rawan bencana, jalur evakuasi dan melakukan simulasi evakuasi, melakukan gerakan bersama pembersihan saluran air, penanaman vegetasi, pemangkasan dahan/ranting pohon yang lapuk/mudah patah dan gerakan tanam air untuk cadangan air pada musim kemarau.

“Adapun juga diharuskan menetapkan status Siaga Darurat bencana La Nina jika diperlukan, Mengaktifkan Posko penanggulangan bencana dengan kurun waktu 1 x 24 jam selama 7 (tujuh) hari untuk memastikan kondisi kesiapsiagaan di wilayah masing-masing serta memudahkan pelaporan dan manajemen data dan informasi dalam penanganan ancaman La Nina dan melakukan evakuasi diri sementara ke tempat yang lebih aman bagi masyarakat tinggal di lereng atau tebing dan daerah rendah sepanjang aliran sungai, apabila terjadi hujan selama 1 (satu) jam berturut-turut dengan intensitas sedang hingga tinggi dan berakibat pada ketidakjelasan penglihatan pada obyek dengan jarak 30 meter”, panjangnya.

Sementara itu, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas II Kupang Rahmatulloh Adji dalam Ringkasan Perkembangan La Nina menjelaskan tentang monitoring BMKG menunjukkan bahwa, saat ini nilai anomali telah melewati ambang batas La Nina, yaitu sebesar -0,99 pada Dasarian I November 2021. Potensi La nina  diprediksi terus berkembang dan diprakirakan akan berlangsung dengan intensitas lemah – moderate,  setidaknya hingga Februari  2022.

“Dari kejadian La Nina tahun 2020 lalu, secara umum wilayah Indonesia mengalami peningkatan curah hujan pada November-Desember-Januari berkisar antara 20 – 70% di atas normalnya, sedangkan untuk wilayah NTT peningkatan curah hujan yang signifikan terjadi di bulan Oktober – November berkisar >70% di atas normalnya. La Nina tahun ini diprediksikan memiliki dampak yang relatif sama dengan tahun 2020,” papar Adji.

Ia menambahkan secara umum, di Nusa Tenggara Timur diprakirakan memasuki awal musim hujan pada bulan November 2021. Prakiraan Hujan Bulanan pada Desember 2021, Januari 2022 dan Februari 2022 diprakirakan dalam intensitas Menengah  (101 – 300 mm), Tinggi (301 – 500 mm) hingga Sangat Tinggi (>500 mm).

Adapun Perlu diwaspadai intensitas hujan tinggi pada daerah-daerah dataran tinggi atau sekitar daerah pegunungan yang berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi, seperti longsor dan banjir bandang yang dapat disertai angin kencang dan kilat petir.

Prakiraan Puncak Musim Hujan secara umum diprakirakan pada bulan januari – februatri 2022, dan Dengan adanya potensi peningkatan curah hujan pada periode musim hujan dan Puncak Musim Hujan pada Januari – Februari 2022, perlu kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap potensi dampak berupa bencana hidrometeorologi.

Nampak hadir pada kesempatan tersebut, Perwakilan FORKOPIMDA NTT, Para pimpinan instansi vertikal, BUMN dan Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Pimpinan Lembaga Agama, diantaranya : Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol. Rishian Krisna, Koordinator BMKG NTT, Margiono, Kepala Balai Besar KSDA, Arief Mahmud, Plt. Karo Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Prisila Q. Parera, Pdt. Ina Ngefak Bara Pa mewakili Ketua Sinode GMIT, dan GM. Pelindo Tenau, Agus Setiawan Nazar. (*)

Komentar ANDA?