Kupang – Kementerian PPN/Bappenas bersama ICCTF dan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Entry Meeting Oceans for Prosperity-Lautra (Proyek Laut untuk Kesejahteraan/Ocean for Prosperity) komponen 3 di Kupang, Kamis (20/6/2024).
Lautra merupakan upaya nyata dari Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi laut dan perikanan terumbu karang, serta membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat lokal di 11 provinsi, termasuk NTT.
Program ini mencakup empat komponen utama, dimana salah satunya adalah komponen 3 yang fokus pada Pembiayaan Berkelanjutan untuk Konservasi Terumbu Karang dan Mata Pencaharian Masyarakat. Program Lautra komponen 3 didukung oleh dana Hibah Pro-Blue melalui World Bank (WB) dan dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui Indonesia Climate
Kegiatan dengan tema Strategi Penguatan Kebijakan Pendanaan Inovatif untuk Konservasi dan Ekonomi Pesisir dan Laut ini, untuk memaparkan rencana implementasi komponen 3 Lautra.
Terutama dalam penyusunan strategi pembiayaan berkelanjutan untuk infrastruktur kawasan konservasi laut dan pengembangan UMKM serta membangun sinergi dengan para pemangku kepentingan di NTT. Khusus untuk NTT, kegiatan program Lautra akan difokuskan pada dua Kawasan Konservasi Perairan, yaitu KKPN Laut Sawu dan KKPD Selat Pantar-Alor.
Acara ini dihadiri oleh berbagai instansi termasuk Kementerian PPN/Bappenas ICCTF, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah NTT, LSM/NGO, lembaga keuangan, universitas atau lembaga Pendidikan, media, lembaga donor dan mitra pelaksana.
Dalam sambutanya,Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT, Sulatri H.I. Rasyid menyambut baik adanya kegiatan Lautra di wilayahnya dan mengajak semua pihak bersama menjaga Laut melalui konservasi perairan, berbasis desa, sdat dan religi,
Selanjutnya, Direktur Kelautan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas Moh. Rahmat Mulianda, menyampaikan kegiatan yang dilakukan Bappenas saat ini sebagai langkah awal untuk mengembangkan blue finance di wilayah NTT. “Melalui kajian pemetaan potensi dan strategi pengembangan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat yang berada dalam kawasan maupun area sekitarnya yang akan dilakukan, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi,” ujarnya.
Dia menjelaskan program Lautra sejalan dengan rencana capaian RPJMN 2025-2029 yang akan menjadi pedoman pembangunan nasional bagi pemerintah yang akan datang. Dalam kesempatan ini, Moh. Rahmat Mulianda juga menekankan bahwa Proyek Lautra merupakan Inisiatif revolusioner untuk pembiayaan inovatif dalam pengelolaan Kawasan konservasi perairan, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Direktur Eksekutif ICCTF Tonny Wagey, menambahkan kegiatan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) melalui Komponen 3 Proyek Ocean for Prosperity ini, memperkenalkan strategi pendanaan inovatif untuk konservasi dan ekonomi pesisir yang bertujuan untuk memperkuat kerangka kebijakan
Selain itu, mengembangkan investasi jangka panjang dalam sektor ekonomi biru guna meningkatkan pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi dan perikanan, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.
Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Mitra yang mencakup kunjungan ke lokasi target intervensi Lautra di NTT yang merupakan bagian dari WPP 573, dan diskusi dengan para pemangku kepentingan.
“Dukungan dari Pemerintah Nusa Tenggara Timur, terutama terkait data dan informasi kawasan konservasi, sangat kami harapkan untuk kelancaran implementasi program ini,” jelasnya.
Dia menambahkan, inovasi pendanaan yang dikembangkan melalui program Lautra ini merupakan salah satu kunci keberhasilan program pemerintah dalam melindungi ekosistem terumbu karang Indonesia.
Menurutnya, Instrumen pendanaan seperti Coral Bond adalah obligasi yang sangat menarik bagi para investor yang saat ini menjadikan keberhasilan konservasi ekosistem sebagai dasar pembayaran keuntungan investasi berdampak yang marak di seluruh dunia. (*)
