Borong – Bank NTT merealisasikan pinjaman daerah dengan total Rp275 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Ngada dan Pemerintah Manggarai Timur (Matim), Sabtu (16/4/2022).
Kabupaten Ngada menerima pinjaman sebesar Rp125 miliar dan Manggarai Timur sebesar Rp150 miliar. Penandatanganan akta perjanjian daerah dilakukan Dirut Bank NTT Harry Alexander Riwu Kaho bersama dua bupati di lokasi berbeda disaksikan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat.
Untuk Pemda Ngada, penandantanganan akta pinjaman daerah dilakukan Bupati Ngada, Andreas Paru dan Direktur Utama Bank NTT Harry Alexander Riwu Kaho di lokasi Pasar Bobou, Bajawa.
Selanjutnya, akta pinjaman daerah untuk Kabupaten Manggarai Timur ditandatangani Dirut Bank NTT Harry Alexander Riwu Kaho bersama bupati Agas Andreas di lapangan Compang Ndejing, Kecamatan Borong.
Realisasi pinjaman tersebut untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan, pertanian, penguatan UMKM dan pembangunan potensi pariwisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Realisasi pinjaman ini merupakan komitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan di seluruh kabupaten dan kota di NTT,” kata Dirut Bank NTT Harry A Riwu Kaho.
Bupati Ngada, Andreas Paru mengapresiasi Bank NTT yang cepat merealisasikan usulan pinjaman daerah untuk Ngada. “Kami berterima kasih kepada Bank NTT, karena proses pinjaman daerah sangat cepat,” kata Andreas.
Dengan dana pinjaman daerah, Andreas berkomitmen akan digunakan sepenuhnya untuk memaksimalkan pembangunan di Kabupaten Ngada, khususnya pembangunan bidang pariwisata, pertanian dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Dia juga berterima kasih kepada Pemprov NTT atas berbagai program strategis yang langsung menyentuh masyarakat Ngada.
“Terima kasih juga karena bersama Yayasan Bambu Lestari, Ngada menjadi salah satu daerah yang akan mendapat sentuhan kegiatan pusat, dengan dibangunnya pabrik bambu. Ini akan berdampak langsung kepada perekonomian masyarakat. Sangat berpotensi, karena pengembangan bambu di 12 kecamatan sudah berjalan,” ujarnya.
Dia mengakui masih ada banyak potensi yang belum dimaksimalkan. Untuk itu dengan dukungan Pemprov NTT, dia berkomitmen mengoptimalisasi semua potensi daerah, termasuk meningkatan pendapat asli daerah melalui digitalisasi penerimaan daerah.
“Kami fokus pembangunan Kabupaten Ngada bermuara kepada pemberdayaan petani, nelayan dan peternak, juga sektor pariwisata,” tandas Andreas.
Dia optimistis akselerasi pembangunan itu akan terjadi, termasuk tekad untuk bersama-sama masyarakat membesarkan Bank NTT di Ngada. Bupati Andreas juga berjanji siap merespon dan menindaklanjuti pengeluhan-pengeluhan para pedagang di Pasar Bobou.
Terpisah, Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas kembali menegaskan pinjaman daerah sebesar Rp150 miliar itu akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, penguatan UMKM dan pembangunan potensi pariwisata.
Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat mengapresiasi Pemda Kabupaten Ngada dan Pemda Kabupaten Manggarai Timur yang telah mengambil langkah yang tidak biasa lewat pinjaman kepada Bank NTT dengan regulasi yang lebih sederhana.
“Saat ini seluruh regulasi terkait percepatan pembangunan masyarakat, dalam pembiayaan pembangunan dibuat semakin mudah agar kita mampu melakukannya dengan baik,” kata gubernur.
“Untuk itu kalau kita pinjam uang, maka kita akan menang waktu. Cicil waktu dengan cicil uang itu beda. Selama ini salahnya. uangnya tidak cicil, tetapi waktunya yang dicicil. Celaka waktu tidak bisa balik ke belakang. Untuk itu, momentum menjadi sangat mahal untuk tidak bisa dibeli oleh siapapun,” imbuhnya.
Untuk itu, lanjut gubernur, pinjaman daerah memberikan pesan bahwa seseorang sedang berjuang untuk bergerak maju melawan waktu.
“Pinjaman daerah itu tidak sesederhana kita sedang pinjam uang. Tidak! Itu memberikan pesan kepada siapapun bahwa pembangunan di daeeah ini, yang dibiayai oleh APBD juga ikut berperan serta untuk dibiayai oleh lembaga keuangan dalam rangka mempercepat kebutuhan dan kepentingan rakyat yang selama ini hanya didanai atau dibiayai oleh APBD yang cenderung sangat terbatas, apalagi perencanaan pembangunannya semua dibagi sama rata,” sebut gubernur.
Untuk itu, menurut gubernur, indikator pembangunan tidak selalu pada segi kuantitas, tetapi lebih diutamakan kualitas dan berdampak signifikan pada masyarakat. “Kalau kerja banyak tapi kecil-kecil tentu kurang dirasakan masyarakat. Tapi kalau kerja sedikit tapi berdampak besar kepada masyarakat, itu yang perlu dilakukan. Jadi seluruh hal yang berkaitan erat langsung terhadap kebutuhan dasar, itu harus dapat dikerjakan besar,” tandas gubernur.
Untuk itu, gubernur sangat menyayangkan adanya pemikiran sejumlah pihak yang masih menyangsikan soal resiko pengembalian pinjaman daerah.
“Banyak yang masih pikir bayar pakai apa nanti (pengembalian pinjaman daerah). Itu bukan bayar pribadi, tapi negara. Ada yang bilang nanti kabupatennya bangkrut kalau pinjam. Itu tidak ada begitu. Itu negara punya tanggung jawab,” tegas gubernur. (*/gma)
