Kupang – Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur (BPMP NTT) menggelar konferensi pers yang mendorong kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Koperasi dalam memanfaatkan platform Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) untuk memberdayakan UMKM lokal dan meningkatkan efisiensi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jumat (26/10/2024)
SIPLah, platform pengadaan online yang dikembangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memungkinkan sekolah melakukan pengadaan kebutuhan dengan lebih efektif dan transparan. Penggunaan SIPLah diharapkan juga dapat mempercepat pemberdayaan ekonomi lokal, khususnya di sektor UMKM NTT.
Kepala BPMP NTT, Herdiana, S.T., M.B.A. menegaskan bahwa SIPLah dapat menyederhanakan proses administrasi sekolah, terutama dalam pelaporan BOS yang sering kali membebani guru dan tenaga administrasi sekolah.
“Dengan SIPLah, guru tidak lagi terbebani oleh administrasi yang kompleks. Laporan otomatis yang dihasilkan SIPLah memungkinkan guru lebih fokus pada tugas utama, yaitu mengajar dan mendidik,” jelas Herdiana.
Platform SIPLah juga memastikan bahwa dana BOS yang mencapai 1,6 triliun rupiah untuk wilayah NTT dapat terserap dengan lebih maksimal ke pelaku usaha lokal jika pelaku usaha menggunakan peluang pasar di SIPLah.
Herdiana menambahkan, “Dana BOS sebesar ini bila dialirkan ke UMKM di NTT tentu akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kita tidak ingin dana ini keluar dari NTT hanya karena sekolah masih sulit menemukan barang di wilayah mereka sendiri.”
Dalam rangka mendorong kolaborasi yang efektif antara pihak sekolah dan UMKM lokal, BPMP NTT mengundang Dinas Koperasi provinsi, kabupaten, dan kota di NTT untuk hadir dalam Workshop Transformasi Digital Platform Sumber Daya Sekolah, yang dilaksanakan pada 24-27 Oktober di Hotel Aston.
Workshop ini memberikan kesempatan kepada dinas-dinas terkait untuk mempelajari lebih dalam tentang platform SIPLah serta mendorong UMKM lokal untuk memanfaatkan peluang pasar di dalamnya.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, Vinsensius Triardi Wanggo, menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif ini, seraya menyatakan komitmen untuk melibatkan UMKM lokal dalam rantai pengadaan sekolah.
“Kami ingin mendorong sekolah-sekolah di Kabupaten Ende untuk lebih aktif dalam menggunakan SIPLah sebagai wujud dukungan terhadap ekonomi lokal. Jika kita bisa mengutamakan produk-produk UMKM kita sendiri, tentu ini akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat sekitar,” ucapnya.
Kepala Sekolah SD Inpres 1 Tarus, Nere Setiawan Lede, S.Pd., menyampaikan bahwa SIPLah telah memberikan banyak kemudahan dalam pengelolaan keuangan dan kebutuhan sekolah.
“Kami sudah merasakan manfaat besar dari SIPLah. Belanja kebutuhan sekolah sekarang jadi lebih mudah dan transparan. Kami tidak perlu lagi melakukan pelaporan yang rumit karena sistem sudah otomatis mencatat semuanya,” kata Nere.
Perwakilan dari Asosiasi Pasar Daring Mitra SIPLah (ASPIRASI), Dwi Cahyono menyatakan komitmennya untuk mendukung efisiensi ini di NTT. “Kami dari ASPIRASI mendukung penuh agar SIPLah bisa lebih optimal digunakan di NTT, terutama dalam mempertemukan sekolah-sekolah dengan UMKM lokal sebagai penyedia. Kami siap berkolaborasi untuk menyediakan layanan dan fasilitas yang mendukung kebutuhan sekolah secara efektif dan efisien,” ujar Dwi.
Sementara itu, salah satu pelaku UMKM lokal, Donatus Pumpung yang telah bergabung dengan SIPLah menyampaikan bahwa SIPLah telah menjadi peluang besar bagi usaha kecil seperti miliknya.
“Bergabung di SIPLah membuka akses kami untuk menjual produk langsung ke sekolah-sekolah. Ini peluang besar karena selain memperluas pasar, kami juga tidak perlu repot dengan pelaporan pajak karena semuanya otomatis dihitung di SIPLah,” ujar Donatus.
Sekretaris Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sikka, Johanes Berchmans, S.Pt. menyatakan dukungan dan rencana strategis untuk mendorong lebih banyak UMKM mendaftar sebagai penyedia di SIPLah.
“Kami akan terus mendorong UMKM di NTT untuk segera bergabung di SIPLah dan memanfaatkan peluang ini. Dengan begitu, UMKM dapat terlibat langsung dalam penyediaan barang-barang kebutuhan sekolah, yang akan berdampak besar bagi perekonomian daerah,” jelas Johanes.
Dengan dihadirkannya Dinas Pendidikan dan Dinas Koperasi dalam Workshop Transformasi Digital Platform Sumber Daya Sekolah ini, BPMP NTT berharap kedua belah pihak semakin memahami potensi besar SIPLah dalam mendukung pendidikan dan ekonomi lokal. Melalui SIPLah, pengelolaan dana BOS menjadi lebih transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat NTT. (*)
