Usung Melki-Johni, Prabowo Akan Bangun 52.600 Rumah di NTT

  • Whatsapp
Johni Asadoma Kampanye di Wini/Foto: lintasntt.com

Wini – Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membangun 52.600 unit rumah di seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur (NTT) selama lima tahun ke depan.

Setiap kabupaten dan kota akan memperoleh sekitar 2.300 unit rumah yang khusus diberikan kepada masyarakat yang belum memiliki rumah.

Seperti diketahui, Prabowo sebagai Ketua Umum DPP Gerindra merupakan pengusung calon gubernur dan wakil gubernur NTT 2024, Emanuel Melkiades Laka Lena dan Johanis Asadoma (Melki-Johni). Dengan demikian, tidak ada paslon lain yang didukung oleh Prabowo, kecuali Melki-Johni.

Hal tersebut ditegaskan Johni Asadoma saat kampanye di Wini, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)Kamis (17/10/2024) malam. Kampanye dihadiri ratusan orang termasuk Ketua DPC Gerindra TTU Kristo Haki, dan mantan politisi Partai NasDem, Dolvianus Kolo, serta perwakilan dari Partai Golkar.

Menurut Johni, puluhan ribu rumah tersebut, bagian darii 2 juta rumah yang akan dibangun Prabowo di seluruh provinsi.

Masalah Tanah

Pada kampanye tersebut, warga minta bantuan Johni untuk membantu menyelesaikan persoalan tanah di Wini. Di antaranya Made minta Melki-Johni bantu menyelesaikan persoalan tanah wilayah Maismolok dan  Tapodede, karena ruas tanah tersebut terus dijadikan komoditas politik setiap tahun, namun hingga saat ini belum tuntas.

“Saya mengharapkan semua pilih beliau (Melki-Johni) saya mewakini masih peduli tentang masalah tanah itu, karena masalah sebenarnya simple, tapi dibekin sulit,” ujar Made, warga Wini keturunan Bali. “Apa masalahnya?,” tanya Johni.

Menurut Made, dua bidang tanah ini tersebut berstatus tanah ulayat atau tanah adat yang dulunya dikuasai oleh sejumlah pejabat yang berkuasa bersama beberapa bos. Meskipun dikuasai oleh mereka, tanah tersebut tidak dimanfaatkan,tetapai dibiarkan telantar.

Karena tanah telantar, pemerintah daerah minta kepada masyarakat di situ untuk dijadikan sebagai tempat tinggal dengan membangun rumah. “Akhirnya tanah-tanah itu dibagi ke tiga suku besar,” ujarnya.

Tiga suku besar itu yakni Suku Kaesmetan, Meko, dan Kutet yang kemudian dibagikan kepada masyarakat, tapi sampai saat ini masyarakat tidak bisa membuat sertfikat tanah. “Kita mau urus sertifikat sulit sekali, padahal tanah itu sudah diserahkan kepada tokoh adat tiga suku ini kepada masyarakat,” jelasnya.

Karena itu, lanjut Kadek, jika Melki-Johni terpilih jadi gubernur dan wakil gubernur, menuntaskan persoalan tanah tersebut.

Persoalan lain ialah wilayah Tokodede yang dihuni oleh warga baru dari Timor Leste selama 25 tahun, dan masyarakat tidak yang tinggal di sana juga tidak bisa mengurus sertifikat tanah.

Sewa Lampara Seumur Hidup

Menurut Made, nelayan Wini diberikan bantuan Lampara oleh pemerintah daerah dengan status sewa sebesar Rp30 juta per tahun. Yang dipertanyakan Made ialah sewa lampara berlangsung selama seumur hidup. Padahal, lanjut Dia, biasanya lampara disewakan maksimal lima tahun kemudian dilanjutkan denan pemutihan

“Setiap tahun bayar sampai lampara itu hancur di laut, bagaimana nelayan hidup kalua tiap tahun bayar ke dinas perikanan. Ini yang kami mohon jika bapak jadi wakil gubernur, tolong perhatikan masyarakat di Wini,” ujarnya.

Untuk masalah tanah, Johni mengatakan akan mempelajari persoalan tersebut dengan mengundang berbagai pihak termasuk badan pertanahan nasional (BPN) dan para tokoh adat jika ia dan Melki Laka Lena terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur. “Kita bisa cari jalan keluarnya,” kata Johni.

Sedangkan terkati Lampara, Johni mengatakan akan mempelajari persoalan yang disampaikan masyarakat untuk

“Ini barang negara jadi saya harus pelajari masalahnya, tidak mungkin saya bilang nanti saya bereskan, apalagi lampara tersebut dikeluarkan dari pemerintah kabupaten. Jika Melki-Johni terpilih, persoalan yang disampaikan masyarakat itu akan dirapatkan bersama bupati untuk mencari solusi yang terbaik.

Adapun seluruh persoalan yang disampaikan oleh masyarakat di setiap titik kampanye dicatat oleh tim kampanye dan akan dipelari. “Kita akan minta bupati jelaskan bagaimana duduk persoalan dari lampara ini kemudian dicari solusinya,” tutup Johni. (gma)

Komentar ANDA?

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *