Kupang – Proyek sumur bor beserta instalasi jaringan air ke 120 warga di desa Nunkurus kecamatan Kupang Timur kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2023 ternyata masih menyisakan masalah setelah PHO (Profesional Hand Over (PHO) atau serah terima pertama pekerjaan maupun FHO (Final Hand Over) serahterima akhir pekerjaan, dari kontraktor ke dinas PUPR kabupaten Kupang.
“PHO bulan Maret FHO Bulan September (2024),”ungkap Jardi Boesdai, Pejabat Pembuat Kokitmen (PPK) proyek tersebut, Jumat (18/10) usai mengikuti pertemuan dengan pihak CV Dicky Bor, pelaksana proyek, dinas PUPR, Aparat desa dan sejumlah masyarakat desa Nunkurus di kantor desa Nunkurus.
Pertemuan tersebut dalam rangka serah terima pengelolaan penggunaan air minum bagi 120 KK penerima manfaat proyek tersebut.
Jardi mengakui kalau setelah FHO masih ada masalah yang belum terselesaikan yakni ada 19 KK penerima manfaat di wilayah dusun 3 yang belum menikmati air bersih dari sumur bor tersebut meski jaringan dan meteran air sudah terinstalasi.
Usai FHO diakui Jardi pernah dilakukan uji coba jaringan dan air terdistribusi ke rumah warga namun faktanya hingga Jumat (18/10) siang, air tidak terdistribusi ke semua sambungan rumah yang dipasang meteran air.
“Dari pasang habis meteran di rumah saya, air tidak mengalir sampai sekarang,”kata Darkon Benyamin.
Rumah sejumlah warga di dusun 3 pun demikikan. namun tidak demikian halnya dengan di kantor desa. Saat kran air coba dibuka oleh Jardi, Jumat siang, air menyembur dari mulut kran.
Selain air yang tidak dinikmati sejumlah warga setelah pekerjaan dinyatakan selesai dengan adanya FHO tersebut namun realisasi pembayaran dana proyek kepada pihak CV.Dicky Bor baru sebesar 50 persen dari nilai kontrak Rp 1,6 miliar. “Pencairannya baru 50 persen, sisanya setelah kita urus serahterima ini selesai baru kita proses,”kata Jardi.
Selain masalah distribusi air dan uang, ada juga sejumlah item kerjaan kecil seperti penggalian jaringan pipa yang kata Jardi perlu dibenahi oleh pihak CB.Dicky Bor setelah serahterima di kantor desa tersebut.
Pertemuan di kantor desa Nunkurus untuk serahterima pemanfaatan program tersebut juga berjalan alot karena timbul pro-kontra dari warga soal serahterima pekerjaan masyarakat tersebut. “ada (warga) yang menolak (serahterima) ada yang menerima,” kata Darkon Benyamin, warga yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut.
Berita acara serahterina kata Darkon hanya ditandatangani kepala desa dan beberapa warga. Tidak semua warga tandatangani berita acara serahrrina tersebut.
“Saya tidak tandatangan berita acara serah terima karena bagaimana kita terima pekerjaan yang airnya belum kita dapatkan,” tambah Darkon.
Diwawancarai lintasntt.com usai pertemuan Jardi menyampaikan persoalan Air dari titik reservoar yang tidak bisa menjangkau belasan rumah tersebut karena letak rumah penerima manfaat di dusun berada di dataran yang lebih tinggi dari reservoar Induk setinggi 8 meter yang dibangun di titik pengeboran saat ini.
Terhadap persoalan tersebut kata Jardi, ada dua alternatif pemecahan yang ditawarkan ke masyarakat dalam pertemuan tersebut yakni pembangunan jaringan baru dari titik reservoar ke rumah 19 KK di dusun 3 tersebut. Alternatif kedua dengan membangun sumur bor baru di titik sekitar 19 rumah tersebut.
“Nanti Minggu depan kita survei, mana yang tepat kita pakai apakah buat jaringan baru atau tambah titik bor di dusun tiga,”katanya.
Dijelaskan adanya pergeseran titik pengeboran awal ke titik pengeboran saat ini mempengaruhi dorongan air untuk menjangkau 120 titik sambungan rumah.
“Kalau titik bor yang pertama itu adanya di ketinggian sehingga bisa jangkau 120 rumah itu namun karena saat bor di titik pertama itu air tidak ada sehingga kita geser sekitar satu kilometer ke titik yang sekarang yang airnya ada. Tapi dititik sekarang itu elevasi atau ketinggian antara perumahan di dusun tersebut dengan reservoar adalah nol. Ini berpengaruh ke daya dorong air,” katanya.j
Sehingga pihaknya berupaya untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi 19 KK di dusun 3 tersebut dengan dua alternatif yang ditawarkan dalam pertemuan tersebut.
“Nanti dari survei minggu depan ini solusi mana yang baik kita selesaikan sehingga paling lambat dalam bulan Desember ini sudah 19 KK itu sudah bisa dapat air,” katanya.
Pembuatan jaringan baru atau pengeboran baru tersebut kata Jardi akan menggunakan anggaran baru bukan anggaran Rp 1,6 miliar yang telah dianggarkan untuk proyek sumur bor dan jaringan air saat ini. “Kita akan anggaran dana diluar yang sekarang,” katanya.
Sementara Omi Asadoma dari pihak Dicky Bor tak mau berkomentar banyak kita diwawancarai. Ia hanya mengatakan kalau proyek tersebut sudah selesai dikerjakan namun hak perusahaan belum diterima utuh sesuai hasil kerjanya.
Ia tidak menjawab ketika ditanya soal sisa hak perusahaan yang belum dibayar.(Jmb)
