Kupang – Penjabat (Pj) Bupati Kupang, Alexon Lumba mengatakan hingga Jumat (4/10) sore pemerintah kabupaten (pemkab) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) belum menerima informasi apapun dari pemerintah pusat terkait dengan pelaksanaan program makan sehat bergizi gratis yang dicanangkan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Karena itu selaku penjabat bupati Kupang ia mengingatkan warga kabupaten Kupang agar mewaspadai aktivitas perekrutan tenaga kerja untuk pelaksanaan program tersebut yang dilakukan pihak tertentu di wilayah Kabupaten Kupang.
“kalau memang betul itu programnya presiden terpilih maka patut kita jalankan tapi sampai saat ini kita sebagai pemerintah daerah belum diinformasikan apapun soal adanya tim yang sudah dibentuk (pemerintah pusat) yang turun untuk merekrut tenaga seperti yang ada dalam pemberitaan (media massa),”kata Alexon Lumba di rumah jabatan Bupati Kupang, di Civic center Oelamasi, Jumat sore.
Disampaikan mulai Senin pekan depan pemkab melalui badan Kesbangpol kabupaten Kupang akan melakukan upaya penelusuran terkait adanya aktifitas perekrutan juru masak dan pengantar paket makan sehat gratis yang diduga dilakukan ormas Pelita prabu tersebut.
Ia mengatakan aktifitas perekrutan pekerja dalam program tersebut berpotensi merugikan masyarakat jika nanti apa yang disampaikan perekrut tidak terlaksana sesuai yang disampaikan perekrut kepada warga yang direkrut.
“Ini bisa merugikan Masyarakat itu sendiri kalau Setelah direkrut, sudah berharap nanti dalam pelaksanaan mereka akan terima upah sekian, tapi akhirnya tidak terjadi seperti itu..Nah ini (masyarakat dirugikan) yang perlu kita cegah,” katanya.
Dia mengatakan jika aktifitas perekrutan itu resmi maka ia mengajak pihak perekrut untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah karena program tersebut adalah program pemerintah pusat.
“Kalau itu resmi mari datang koordinasi dengan pemerintah supaya kita diskusi langkah apa yang harus kita ambil . Tapi sampai saat ini belum ada pemberitahuan maka saya anggap itu (aktifitas perekrutan) tidak benar,” katanya.
Dikatakan pj.Bupati Alexon Lumba, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Intelijen Daerah (Binda) Kupang dalam penelusuran aktifitas perekrutan tersebut.
“Saya akan koordinasi dengan badan intelijen daerah untuk upaya ini. Jika aktifitas itu tidak benar kita perlu cegah, putus mata rantainya supaya jangan meluas lagi,” katanya.
Ia mengatakan jelang pelaksanaan Pilkada maka pemerintah perlu menghadirkan situasi aman dan kondusif di masyarakat karena itu aktifitas-aktifitas yang berpotensi mengganggu kemananan dan ketertiban masyarakat perlu dicegah.
Sehari sebelumnya, salah seorang warga desa Camplong kecamatan Fatuleu mengakui kalau pada dua pekan lalu dirinya telah direkrut dan masuk dalam keanggotaan ormas Pelita Prabu kabupaten Kupang.
Ia direkrut oleh kenalannya yang tidak mau disebutkan namanya.
Saat perekrutan kata warga berinisial DT ini, ia bukan ditawari untuk masuk sebagai anggota ormas namun ditawari menjadi pengelola program makan sehat gratis pada posisi juru masak atau pengantar paket makanan.
Saat direkrut ia dijanjikan besaran upah sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) dan tanpa menandatangani dokumen apapun terkait pekerjaan tersebut. “Kami hanya diminta kasih KTP tidak ada dokumen apapun yang kita kasih lagi selain itu,”katanya.
Dia menambahkan setelah direkrut ia beberapa kali diundang untuk mengikuti pertemuan dalam perekrutan di beberapa desa di kecamatan Fatuleu.
Dikatakan mereka yang direkrut kemudian di gabungkan dalam grup WhatsApp untuk berkomunikasi dengan pimpinan mereka di tingkat kecamatan.
Setelah perekrutan itu kata dia mereka ditunjukan file dokumen tentang format kepengurusan pelita prabu tingkat kecamatan yang didalamnya telah terpampang foto KTP mereka.
Meski mengakui telah menjadi anggota ormas tersebut namun hingga ditemui wartawan, Kamis (3/10) sore, warga ini mengaku tidak mengenal siapa pimpinan mereka di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat.
“Saya tidak kenal pimpinan kami di kabupaten itu siapa, kalau kami ingin meminta penjelasan, nanti kami sampaikan di grub terus penjelasannya disampaikan ke grup lewat voice note (pesan suara),”katanya.
Ia mengaku mereka akan dikukuhkan usai pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih dan baru akan menjalankan tugas mereka di bulan Januari 2025 mendatang. (Jmb)
