Kupang – Pasangan calon gubernur NTT periode 2024-2029, Emanuel Melkiades Laka Lena-Johanis Asadoma (Melki-Johni) minta semua pasangan calon gubernur berkompetisi secara sehat.
Antara lain mengepankan program atau ide dan gagasan, serta menghindari hoax atau informasi yang menyesatkan. Hal tersebut demi memastikan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wali kota berjalan dengan aman.
“Kita berkompetisi dengan baik dan mengedepankan program, dan hindari hoax serta informasi yang menyesatkan,” kata Melki Laka Lena saat menyampaikan pernyataan dukungan pada Deklarasi Pilkada Damai yang berlangsung di Polda NTT, Selasa (24/9/2024).
Pernyataan dukungan tersebut disampaikan lewat rekaman video yang ditayangkan di layar lebar di lokasi deklarasi. Pernyataan dukungan juga disampaikan dua paslon gubernur lainnya dan ketua DPRD NTT Emi Nomleni, juga lewat rekaman video.
Pada kesempatan tersebut, Kapolda NTT Irjen Daniel Silitonga mengatakan seluruh anggota Polri dan TNI di daerah itu berkomitmen netral di Pilkada mulai dari awal kampanye hingga proses pilkada berakhir. “Apabila menemukan anggota yang tidak netral, silahkan laporkan ke saya,” ujarnya.
Irjen Daniel Silitonga juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya tahapan pilkada yang aman dan damai.
“Paslon 1, Paslon 2, dan Paslon 3, mari kita beri tepuk tangan untuk para pasangan calon kita. Terima kasih atas komitmen kita semua untuk menciptakan suasana kondusif dalam 0-pilkada ini,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan potensi kerawanan yang dapat muncul selama tahapan pilkada, seperti kampanye hitam, politik uang, hoaks, ujaran kebencian, provokasi, dan politik identitas yang berpotensi memecah belah masyarakat.
“Saya ingin menekankan agar kita semua menjaga diri dari provokasi, politik identitas, dan kampanye negatif. Mari kita ciptakan pilkada yang damai dan demokratis,” ujarnya.
Ketua KPU NTT Jemris Fointuna mengatakan, saat ini masih terdapat 209.681 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), namun tidak memilki KTP elektronik, sedangkan syarat ikut memilih di TPS, selain membawa formulir pemberitahuan, juga wajib membawa KTP elektronik.
Pada kesempatan tersebut, Jemris minta Kapolda NTT dan penjabat gubernur membantu KPU untuk menyelesaikan persoalan ratusan ribu yang belum memiliki KTP elektronik tersebut.
“Ini masalah serius karena soal hak pilih, Ketika H-3, pemilih tidak mendapatkan undangan untuk memilih, maka di situlah mereka akan bertanya-tanya, potensi akan ada keributan di TPS, ini yang perlu kita hindari,” ujarnya. (gma)
