Kupang – Sistim pemilihan kepala daerah (Pilkada) di era ini seolah mengharuskan seseorang yang berniat menjadi kepala daerah mesti memiliki banyak dana untuk menyokong proses keikutsertaannya menuju Pilkada.
Sosialisasi diri dengan terjun langsung menemui masyarakat sebagai pemilih, atribut kampanye dan operasional lainnya membutuhkan ongkos politik yang tak sedikit.
Jika punya ongkos politik yang dirasa cukup dalam menunjang proses keikutsertaannya seorang kandidat calon kepala daerah tentu tak terlalu membutuhkan bantuan pihak lain untuk menyokong kebutuhan ongkos politiknya. Namun jika sebaliknya tentu seseorang yang telah bertekad ikut pilkada akan membutuhkan campur tangan pihak lain dalam memenuhi kebutuhan ongkos politiknya dalam proses keikutsertaanya di pilkada.
Gotong royong ongkos politik dari pihak lain, tentu menjadi alternatif sang calon pemimpin daerah dalam memenuhi kebutuhan anggaran politiknya.
Praktik gotong royong ongkos politik bagi calon kepada daerah ini menjadi kegelisahan tersendiri bagi Darius Beda Daton, ketua Ombudsman Nusa Tenggara Timur (NTT). Ombudsman adalah lembaga bentukan pemerintah untuk mengawasi jalannya pelayanan publik oleh pemerintah.
Dalam ulasan pendeknya yang diterima lintasntt.com, Jumat (6/9) Darius mengungkapkan gotong royong ongkos politik bisa menjadi beban baru bagi seseorang jika kelak terpilih sebagai pemimpin daerah lewat pilkada langsung di era ini.
“Ini bentuk kegelisahan saya sebagai pengawas pelayanan publik pemerintah. Kalau iklim demokrasi ini tetap terpelihara pada masa yang akan datang maka niscaya tata kelola pemerintahan (baik di tingkat pusat, provinsi dan daerah) kedepan berpotensi akan dipenuhi dengan masalah dan berpotensi dilaporkan ke lembaga pengawas yang ada dan menjadi beban tersendiri bagi kami,”tulis Darius dalam WhatsApp-nya ke lintasntt.com.
Ulasan kegelisahan terkait ongkos politik dalam perhelatan pilkada tersebut juga dibagikan Darius Beda Daton ke sejumlah grub WhatsApp.
“ONGKOS POLITIK DAN BEBAN KEPEMIMPINAN”, itulah judul ulasan pendek Darius yang terbaca di sejumlah grub WhatsApp.
Berikut isi lengkap ulasan Darius Beda Daton tersebut.
“Rasanya berat mengharapkan suatu periode pemerintahan berjalan efektif jika ongkos politik secara finansial ketika pemilu begitu tinggi. Biasanya gotong-royong biaya dan itu akan berdampak pada penguasaan proyek, monopoli dagang, dominasi penguasaan arus barang dan jasa serta bagi-bagi jabatan. Begitu yang sudah dikeluarkan, setidaknya begitu pula gantinya. Istilahnya balik modal. Ini yang bikin berat jalannya suatu periode pemerintahan. Pun melahirkan pragmatisme di tingkat pemilih. Kami dapat apa dulu kalau kami pilih Si A dst. Setelah terpilih kadang kejamnya pendukung menjadikan sang pemimpin seolah ATM. Maka pundi-pundi mesti tebal kalau mau jadi bupati, gubernur, anggota DPR dan seterusnya. Inilah soal kita. Padahal modal terbesar seorang calon pemimpin mestinya adalah rekam jejak, integritas, lapangan pengalaman, jejaring dan komitmen mengabdi melayani masyarakat. Ini mestinya jadi bagian dari pencerdasan politik warga bangsa. Kita harus terus berupaya walau butuh waktu panjang dan tentu saja melelahkan. Tapi kita jangan bosan, apalagi putus asa. Ikhtiar untuk terus melakukan perbaikan tidak ada kata akhir. Mari terus mencoba. Kita bisa”. (Jmb)
