Kupang – Di era keterbukaan informasi saat ini, pemimpin harus mencerdaskan rakyatnya dengan informasi yang benar dan akurat, terutama informasi yang berkaitan dengan hasil-hasil pembangunan.
Hal tersebut mengemuka dalam ‘Seminar Nasional Rakyat Mencari Pemimpin’ yang digelar Komunitas Forum Kota Kupang Satu di Kupang, Senin (24/7). Seminar dihadiri oleh berbagai elemen mahasiswa, wartawan dan politisi.
Seminar dengan etma “Rakyat Mencari Pemimpin’ ini, menghadirkan tiga pembicara yakni Pemimpin Redaksi Lider Multiplatform, Frederik Ndolu, CEO Syabas Grup, Syarif Bastaman, dan Dosen FISIP Undana, Rudi Rohi. “Pemimpin itu harus sama seperti jurnalis, tidak boleh memanipulasi data, tetapi memberikan laporan yang benar,” ujar Frederik Ndolu.
Pemimpin juga harus berani mengambil keputusan, memiliki tanggungjawab dan memberikan arah jalan. Dia menyebutkan beberapa ruas jalan di Kota Kupang gelap pada malam hari dan telah berlangsung selama bertahun-tahun, ada jug jalan berlubang. Kondisi ini memperlihatkan fakta pembangunan di Kota Kupang.Sebaliknya, fakta memperlihatkan bahwa wajah bandara di Kupang sudah berubah, serta banyak jalan dan jembatan telah dibangun.
Dalam konteks nasional, banyak infrastruktur telah dibangun di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
CEO Syabas Grup, Syarif Bastaman menyebutkan, di masa kepemimpinan Presiden Jokowi, ia membangun 2.000 kilometer jalan tol, belum termasuk bandara, pelabuhan laut, dan infrastruktur lainnya.
Menurutnya, di masa kepemimpinan Jokowi, pendapatan per kapita sudah tembus 5.000 dolar AS dari sebelumnya 3.000 dolar AS. “Income per kapita kita rata-rata 5.200 (dolar AS) atau Rp75 juta per tahun aau kira-kira Rp6 jutaan per bulan. Kalau ada yang gajinya di bawah Rp6 juta itu artinya di bawah rata-rata GDP (gross domestic product),” ujarnya.
Ia berharap pendapatan rata-rata penduduk NTT bisa naik di atas rata-rata nasional. “Sekarang masih di bawah rata-rata nasional, termasuk angka kecukupan gizi,” tambahnya. Menurutnya, Indonesia memiliki bonuus demografi umur 15-65 tahun sebanyak 82% yang harus dimanfaatkan secara baik agar naik status menjadi negara kaya.
Begitu juga Kota Kupang, ia berharap Kota Kupang tidak kehilangan momentum tersebut. Kendati ada pergantian kepemimpinan kepemimpinan di NTT pada 2024. “Saya ingin agar seluruh stakeholder Kupang memanfaatkan agenda politik itu menjadi bagian kecil daripada upaya kita melakukan kesinambungn peembangunan,” katanya.
Pasalnya, kesinambungan pembangunan nasional pada dasarnya agregat dari pembangunan daerah. Jadi harus sama, jika di pusat temanya sustainability, tambahnya, tetapi di Kota Kupang masih bergelut dengan politik kekuasaan atau bagi-bagi jabatan, tidak menjadi bagian dari sucess story Indonesia. (gma)
Editor: Gamaliel
