Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyebutkan bahwa penggunaan dana desa yang sudah dikeluarkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD hingga 14 Desember 2020 sebesar Rp20,415 triliun dengan penerima manfaat sebanyak 8.045.180 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Masih ada tersisa sebesar Rp 8.045 triliun yang akan digunakan untuk BLT DD Desember. Oleh karena itu, bagi desa yang belum menyalurkan BLT untuk segera menyalurkannya,” kata Abdul Halim Iskandar di Jakarta.
Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini menyampaikan BLT DD yang telah dipergunakan sebesar Rp 20,415 triliun disalurkan oleh 74.616 desa selama 7 bulan dengan penerima manfaat sebanyak 8.045.180 KPM.
Adapun KPM yang menerima BLT DD yakni 7.097.758 buruh tani, 323.703 nelayan dan buruh nelayan, 163.398 buruh pabrik, 68.438 guru, 409.883 pedagang dan UMKM.
“Dari 8.045.180 KPM penerima BLT ternyata terdapat 2.294.006 KPM adalah Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA),” katanya.
Para KPM itu, lanjut Gus Menteri menjadi sasaran penerima BLT dari Dana Desa karena merupakan keluarga miskin non PKH yang belum pernah menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) apapun yang terdiri dari keluarga yang telah kehilangan mata pencaharian, belum terdata, terdata tapi belum menerima JPS apapun dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.
“Agar tepat sasaran, dalam mekanisme pendataannya dilakukan oleh relawan desa lawan covid 19 minimal 3 orang dengan basis pendataannya ditingkat RT, lalu dibawah ke Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk validasi, finalisasi dan penetapan penerima BLT DD yang ditandatangani oleh Kades, setelah itu dilakukan sinkronisasi oleh kabupaten dan dilakukan pengesahan oleh Bupati,” katanya.
Mengenai langkah pencegahan dan pengawasannya, Gus menteri kembali menegaskan bahwa penyaluran BLT DD telah dilakukan transparan dengan menampilkan data-data penerima manfaat yang sudah ditetapkan ditempat-tempat umum didesa agar seluruh warga bisa melihat penerima BLT, selain itu di Web Kemendes juga tersaji sehingga siapapun bisa melakukan pengawasan.
“Secara Formalnya inspektorat juga melakukan pengawasan. bahkan, pada akhir tahun ini juga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana desa. yang jelas, penggunaan dana desa dikelola secara transparan,” katanya.
Mengenai BLT DD tahun 2021, Gus Menteri menyampaikan bahwa BLT DD masih dimungkinkan dengan harapan semakin berkurang jumlahnya jika ekonomi telah pulih kembali atau telah kembali tumbuh.
“Kita berharap ekonomi kembali tumbuh. kalau ekonomi tumbuh, berarti para penerima BLT yang berdasarkan data tahun ini diharapkan sudah berkurang. Namun demikian, kita masih menunggu arahan dari presiden,” katanya. (*)
